Page 1 - SKH Palangka Post Edisi 09 Januari 2020

HARGA REDAKSI/PEMASARAN/IKLAN
ECERAN Jl. G.Obos Kav. V No.1-3, Palangka Raya
Telepon (0536) 3238025
Rp4000,- Fax (0536) 3238023 EDITORIAL
PELAYANAN PELANGGAN
LUAR KOTA+ONGKOS KIRIM 085249189932, 082255086069
Malin
20 HALAMAN Kundang
KAMIS No. 271.32186031577 TAHUN XIX BACA HALAMAN 02
9 JANUARI 2020
Bupati Lamandau Tegaskan

PT SML Kantongi Izin Resmi

LAPORAN : HERIYADI

BUPATI Lamandau Hendra Lesmana ALAM pertemuan tersebut beroperasi sesuai dengan berdasarkan koridor, dan me- terian Lingkungan Hidup dan sudah mendapatkan izin dari pe-
bersama dengan sejumlah pejabat terkait tersebut, Hendra den- prosedur dan telah memiliki izin miliki izin,” tegas Hendra di Kehutanan (KLHK) melalui surat merintah pusat. Kalau masyara-
kat Kinipan merasa keberatan,
resmi.
hadapan para demonstran yang
gan tegas membantah
nomor 1/I/PKH/PNBN/2015 pada
menemui warga Desa Kinipan, Kecamatan D tudingan yang menye- “Kami akan mengklarifikasi diketahui tanpa izin demonstrasi 19 Maret 2015. Izin pelepasan itu silakan saja tuntut melalui jalur
Batang Kawa, yang melakukan aksi unjuk but PT Sawit Mandiri Lestari (SML) atas penyebutan nama perusa- dari kepolisin setempat. untuk areal inti 9.435,22 hektare, hukum, asalkan harus prose-
rasa di depan pintu gerbang kantor bupati mencaplok lahan milik masyarakat haan mengambil lahan warga. Menurut Hendra, PT SML dan plasma 9.656,37 hektare. dural,” ujar Hendra.
“Sebelum saya menjabat Bu-
setempat, Rabu (8/1). Desa Kinipan. Menurutnya, peru- Kami ingin meluruskan bahwa memperoleh izin pelepasan lahan pati Lamandau, PT SML itu Bersambung Ke Halaman 3
sahan perkebunan kelapa sawit
seluas 19.091 hektare dari Kemen-
PT SML itu sesungguhnya bekerja
Jokowi Hapus Semua Aturan
Penghambat Investasi
PR E S IDE N Joko Widodo aturan, Jokowi memerintahkan
(Jokowi) menyatakan akan jajarannya untuk mengumpul-
menghapus semua aturan men- kan semua formulir perizinan
teri yang dianggap bisa meng- investasi. Formulir-formulir ini
hambat perizinan usaha. Hal ini juga dianggap menjadi awal
dilakukan untuk memperbaiki keruwetan perizinan investasi
sistem perizinan usaha demi di dalam negeri.
menarik minat investor mena- “Sebenarnya bisa dibuat sim-
namkan modalnya di Indonesia. pel, tapi menjadi panjang karena
“Kalau memang ini dianggap begitu kompleksnya perizinan,”
overlapping, tumpang tindih, kata Pramono.
menghambat, dan menambah Menurut Pramono, formulir
rantai perizinan semakin pan- perizinan di Indonesia sangat
jang. Presiden menginstruksikan tebal dan rumit. Formulir yang
untuk dicabut,” kata Sekretaris harus diisi investor merupakan
Kabinet Pramono Anung. implementasi dari banyaknya
Presiden juga memerintahkan aturan yang ada. Padahal, aturan
setiap menteri atau pimpinan tersebut belum tentu ada man-
lembaga tidak asal mengeluar- faatnya dan bahkan mengham-
kan peraturan, khususnya yang bat proses perizinan usaha.
terkait perizinan usaha. Nanti- “Selama ini investor yang ingin
nya setiap peraturan menteri menanamkan modalnya di Indo-
(permen), keputusan menteri nesia harus dihadapkan pada for-
PS PROSES PENGAJUAN
mulir perizinan yang tebal dan
(kepmen), dan surat edaran (SE)
menteri yang akan dikeluarkan,
aturan yang rumit. Hal ini diang-
PS PERHUTANAN SOSIAL PROFESSION OR INDUSTRY | LINK TO OTHER ONLINE
TEMUI DEMONSTRAN – Bupati Lamandau Hendra
PROSES PENGAJUAN
PERHUTANAN SOSIAL
gap dapat menurunkan minat
harus dikoordinasikan terlebih
Lesmana (pegang pelantang) menemui warga Desa
dahulu. Minimal harus disepak-
investor berinvestasi. Sementara
Kinipan yang melakukan aksi unjuk rasa damai di de-
Indonesia butuh investasi untuk
pan pintu gerbang kantor bupati setempat, Rabu (8/1). ati dan disetujui dalam rapat PROPERTIES: PORTFOLIO/WEBSITE/BLOG

di tingkat Kementerian Koor-
meningkatkan pertumbuhan

dinator. Selain memperbaiki ekonomi,” katanya. (*/P2)

Belum Ada Hutan Adat di Kalteng KATEGORI PS DASAR HUKUM 6. Bersama dengan Direktorat Jenderal PSKL bertugas untuk:
7. Memberikan pelayanan kepada pemangku hutan hak;
8. Memenuhi hak-hak pemangku hutan hak;
Hutan Adat (HA)
1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012;

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9. Mengakui dan melindungi kearifan lokal;
10. Memfasilitasi pembagian manfaat yang menguntungkan dan

P.83/Menlhk/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial; adil dari pemanfaatan sumber daya genetik dalam hutan hak;

HINGGA saat ini belum ada Kemudian, HA Tae, Sanggau, ta (Pokdarwis) Desa Pilang SYARAT PENGAJUAN 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 11. Memfasilitasi penguatan kelembagaan dan kapasitas
(PermenLHK) No. 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak;
hutan adat di Kalimantan Ten- Kalimantan Barat (2.189 hek- KMG Jamal mengaku pulau HUTAN ADAT 4. Derdirjen No:P.1/PSKL/SET/ KUM.1/2016 tentang Pedoman 12. Mencegah perubahan fungsi hutan hak dan jual beli hutan
pemangku hutan hak;
gah (Kalteng) yang mendapat tare), dan HA Tembawang tersebut merupakan salah satu Verfikasi dan Validasi Hutan Hak adat;
pengakuan dari negara. Tampun Juah, Kalimantan Barat lokasi yang mempunyai po- 1. Adanya Perda yang menyebut 13. Memfasilitasi pengembangan teknologi, bantuan
Berdasarkan data dari Balai (651 ha). Total HA pada BPSKL tensi destinasi wisata karena Masyarakat Hukum Adat permodalan dan pemasaran, serta promosi hasil hutan kayu,
bukan kayu dan jasa lingkungan;
Perhutanan Sosial dan Kemi- Wilayah Kalimantan seluas di dalam pulau tersebut me- (MHA) yang bersangkutan KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI 14. Memfasilitasi pengembangan kewirausahaan sosial (social
atau Perda (payung) tentang
traan Lingkungan (BPSKL) 3.029,35 hektare. miliki keanekaragaman hayati pengakuan MHA; 1. Bersama-sama dengan pemerintah kabupaten melakukan enterpreneurship);
Wilayah Kalimantan sampai Sementara itu, masyarakat berupa tanaman obat-obatan 2. Adanya peta wilayah adat identifikasi masyarakat hukum adat yang berada di dalam 15. Memfasilitasi perolehan sertifikat Legalitas Kayu;
16. Bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(lampiran Perda atau
dengan November 2018 lalu, adat di Desa Pilang mengusul- dan berbagai jenis buahan yang ditetapkan SK Bupati dengan kawasan hutan; (LHK) memberikan insentif kepada pemangku hutan hak,
yang telah ditetapkan sebagai kan Pulau Bapasak yang berada umumnya masih dimanfaatkan menyebutkan MHA 2. Menyusun Perda payung pengakuan masyarakat hukum adat berupa:
(MHA) atau mendorong dan memfasilitasi Pemerintah
a. tidak memungut pajak sumberdaya hutan (PSDH) hasil
bersangkutan);
hutan adat (HA) oleh Men- di Desa Pilang, Kecamatan Jabi- oleh masyarakat di Desa Pilang. 3. Profil MHA (nama,pimpinan, Kabupaten menyusun Perda pengakuan MHA; hutan kayu dan bukan kayu, serta iuran pembayaran jasa
teri Lingkungan Hidup dan ren Raya, Kabupaten Pulang Dalam kesempatan berbe- sejarah, hukum adat, sosial, 3. Bersama-sama dengan pemerintah kabupaten memfasilitasi lingkungan;
Kehutanan RI sebanyak lima Pisau, menjadi hutan adat. da, Kepala Dinas Lingkungan ekonomi dan budaya); masyarakat hukum adat melakukan pemetaan wilayah b. memberikan rekomendasi keringanan pajak bumi dan
adatnya, dalam hal produk hukum daerah tidak
bangunan;
unit areal hutan adat, yaitu Hingga saat ini masyarakat Hidup Pulang Pisau Wartony 4. Surat permohonan kepada mencantumkan peta wilayah adat; c. kemudahan dalam mendapatkan pelayanan perijinan
Menteri LHK yang
HA Tawang Panyai, Sekadau, menunggu dikeluarkannya berharap dengan adanya MHA, ditandatangani pimpinan 4. Memfasilitasi masyarakat hukum adat dalam mengajukan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu,
serta jasa lingkungan;
permohonan penetapan hutan adat kepada Kementerian
Kalimantan Barat (40,5 hektare), surat keputusan (SK) Bupati maka Pulang Pisau akan me- MHA. Lingkugan Hidup dan Kehutanan (KHK); d. kemudahan dalam pelayanan ekspor hasil hutan kayu
HA Hemaq Beniung, Kubar, Pulang Pisau mengenai Ma- miliki kandidat hutan adat di 5. Berkoordinasi dengan Direktorat Penanganan Konflik dan bukan kayu;
Kalimantan Timur (48,85 hek- syarakat Hukum Adat (MHA) Kalimantan Tengah. Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), Direktorat Jenderal e. pengakuan atas imbal jasa lingkungan dari usaha atau
pemanfaatan oleh pihak ketiga;
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) dan
tare), HA Pikul, Bengkayang, Desa Pilang. Pemerintah kabupaten dalam melakukan verifikasi dan f. memberikan rekomendasi percepatan program
Kalimantan Barat (100 hektare). Ketua Kelompok Sadar Wisa- Bersambung Ke Halaman 3 validasi hutan adat; pemerintah yang sejalan dengan kearifan lokal.

 Lembar informasi ini memuat ringkasan dasar hukum, syarat pengajuan dan kewenangan pemerintah provinsi
dalam pengembangan perhutanan sosial melalui skema Hutan Adat (HA), Hutan Desa (HD), Hutan
Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Lembar informasi bisa dimanfaatkan oleh
kelompok-kelompok masyarakat (dan CSO pendukung) yang hendak mengajukan permohonan ijin Perhutanan
Tewas di Tangan Anak Kandung Pelaku Sering Mabuk
Sosial.
2

FIRMANSYAH alias Firman, warga

LAPORAN : EMI - PRASGIANTORO Desa Tumbang Sangai, Kecamatan Telaga
Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur,
ENTAH apa yang mera- Suharyanto, Rabu (8/1). diketahui sering mabuk-mabukan. Pem-
sukimu? Penggalan dari lagu Beberapa saat kemudian, bunuh ibu kandungnya tersebut juga kerap
berjudul “Salah Apa Aku” yang pelaku yang merupakan Sek- meresahkan warga desa setempat.
populer di media sosial terse- retaris Desa Tumbang Sangai Karena diketahui sering mabuk-mabukan
but sangat pantas dialamatkan tahun 2013-2015 melanjutkan dan menggunakan narkoba, kepala desa
kepada Firmanyah alias Fir- pengumumannya, bahwa yang terdahulu memecat Firman dari jabatannya
man. Betapa tidak, nasihat sang meninggal adalah ibu kandung- sebagai Sekretaris Desa Tumbang Sangai,
ibunda justru dibalas dengan nya dan dibunuh oleh dirinya. tahun 2015 silam. Karena sang ibu menolak
ayunan parang. Usai mendengar informasi terse- memberikan sejumlah uang untuk membeli
Bukannya berterima kasih ke- but, sebagian warga sekitar yang minuman keras-lah yang diduga memicu
pada sang ibunda yang telah masih terlelap tidur, terkejut dan pelaku berbuat keji pada Rabu dinihari.
memberikan nasihat supaya langsung mendatangi masjid. “Saya sangat prihatin atas kejadian ini.
memperbaiki kelakuannya, Fir- “Warga awalnya tidak percaya Memang yang bersangkutan sering membuat
man yang merupakan mantan dengan pengumuman itu. Tetapi resah warga sekitar, karena sering mabuk-
Sekretaris Desa Tumbang Sangai, ketika sampai di masjid setempat mabukan dan sering cek-cok dengan ibu kand-
Kecamatan Telaga Antang, Kabu- mereka melihat pelaku mengena- ungnya, karena ibunya menolajk memberikan
paten Kotawaringin Timur, justru kan kopiah, batik, dan celana uang untuk membeli miras dan narkoba,” ujar
tega membunuh ibu kandungnya. berwarna hitam sedang berada Kepala Desa Tumbang Sangai Suharyanto.
Sang ibunda, Bilu, dibunuh di masjid,” kata kepala desa yang Firmansyah
secara brutal pada Rabu (8/1) akrab disapa Toto tersebut. Bersambung Ke Halaman 3
dinihari, sekitar pukul 02.00 WIB Untuk membuktikan berita
di rumahnya sendiri di Jalan tersebut, warga bersama pelaku
Jatt a, RT 10/RW 04. Bilu tewas menuju rumah korban yang Penertiban Miras
mengenaskan di tangan anak juga dihuni pelaku. Di rumah
kandungnya, dengan sejumlah tersebut, warga menyaksikan
luka di sekujur tubuhnya. Ironis- korban yang berlumuran darah
nya, pelaku sendiri yang mengu- dengan luka di bagian leher dan dan Narkoba Mendesak
mumkan peristiwa keji tersebut lengan. Sedangkan parang yang
melalui pelantang yang ada di digunakan untuk membunuh dil-
masjid desa setempat. etakan di samping mayat korban.
“Usai membunuh ibunya, Toto menerangkan, tragedi ANGGOTA Komisi I DPRD kriminal yang dilakukan orang “Contohnya tragedi di Desa
pelaku langsung mendatangi berdarah tersebut berawal ketika Kotawaringin Timur Rimbun me- dibawah pengaruh alcohol, mulai Tumbang Sangai. Diduga pemicu-
masjid dan mengumumkan un- pukul 02.00WIB, pelaku memang- Foto : PPost/Ist nilai, penertiban minuman keras dari pencurian, penjambretan, nya adalah miras. Pelaku diduga
tuk upacara pemakaman ibunya gil ibunya yang hendak salat taha- BERSIMBAH DARAH – Bilu (70), tewas bersimbah darah di tangan (miras) dan narkoba sangat mende- perampokan, perkosaan, ke- dibawah pengaruh alkohol,”
tersebut, dan disertai dengan jud untuk duduk dan bercerita. anak kandungnya. Warga Jalan Jatta, RT 10/RW 04, Desa Tumbang sak dilakukan di daerah setempat. kerasan seksual, KDRT, perkela- katanya, Rabu (8/1), di Sampit.
alasan tewasnya sang ibu,” kata Sangai, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur Sebab, konsumsi miras dan hian, tawuran, hingga pem-
Kepala Desa Tumbang Sangai Bersambung Ke Halaman 3 tersebut, meninggal dunia pada Rabu (8/1) dinihari. narkoba memicu tindakan bunuhan dan kecelakaan. Bersambung Ke Halaman 3