Page 3 - SKH Palangka Post Edisi 09 Januari 2020

REGIONAL

kamis, 9 januari 2020 3

Disperkimtan Optimalkan

Pembangunan Jalan Lingkungan

PaLanGka raYa, PPOsT Lebih lanjut Leo menjelaskan, percepat pada awal tahun,
Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Dis- pada tahun ini alokasi dana sehingga penyerapan anggaran Foto : PPost/Ist
bisa dirasakan langsung oleh
untuk belanja kegiatan fisik
perkimtan) Provinsi Kalimantan Tengah, pada 2020 men- atau konstruksi Disperkimtan masyarakat, khususnya pada TErsanGka PEmErkOsa – Yo (20), tersangka pemerkosa bocah berusia 10
tahun, dibekuk anggota Kepolisian Resor Kotawaringin Barat.
goptimalisasi pembangunan jalan lingkungan. terbilang cukup minim, yakni triwulan pertama dan kedua.
sekitar Rp35 miliar. Meski Selambatnya pada Mei men-
“Untuk bidang perumahan, jalan lingkungan, juga akan cukup terbatas, pihaknya beru- datang semua pekerjaan sudah Pemerkosa Bocah
fokus pembangunan kami ada pembangunan drainase paya agar alokasi dana itu terkontrak dan tinggal pelak-
lebih banyak berupa jalan atau saluran air. Hanya saja benar-benar bisa dimaksimal- sanaannya saja. Kemudian pe- Dibekuk
lingkungan yang tersebar di pembangunan drainase hanya kan pemanfaatannya dalam kerjaan dimaksud diharapkan
sembilan kabupaten dan kota,” terdapat dua pekerjaan, yakni pembangunan, agar bisa di- bisa selesai lebih cepat, yakni
kata Kepala Disperkimtan di Kotawaringin Timur dan rasakan hasilnya secara nyata sekitar September tanpa harus PANGKALAN BUN, PPOST Saat itu, korban pun menolak.
Provinsi Kalimantan Tengah Barito Utara. Total pekerjaan oleh masyarakat. menunggu hingga menjelang Aparat Kepolisian Resor (Polres) Tersangka yang sudah tidak bisa
Leonard S Ampung, kemarin, jalan lingkungan serta drainase “Tentunya kami akan men- akhir tahun. Kotawaringin Barat membekuk membendung nafsunya ini lantas
di Palangka Raya. tersebut, yaitu sekitar 42 paket. gacu pada daftar penggunaan “Apalagi saat akhir tahun terduga pelaku pemerkosaan mengambil sebelah pisau yang ada
Lokasi pembangunan jalan “Pekerjaan fisik yang kami Leonard s ampung anggaran (DPA) 2020, mulai biasanya memasuki musim bocah 10 tahun. Pelaku diketahui di dapur berikut mengancamnya.
lingkungan itu, tersebar di lakukan ini, harapannya men- dari target capaian pekerjaan hujan, jadi jika pekerjaan bisa berinisial Yo (20), warga yang “Saat tersangka pergi ke kamar
berbagai wilayah, tak hanya di jadi stimulan bagi masing-ma- maupun mengnyinergikannya dan lain sebagainya,” jelas Leo. diselesaikan sebelumnya tentu tinggal di kawasan Kecamatan mandi, lalu korban lari keluar
ibu kota kabupaten namun juga sing pemerintah kabupaten dan dengan program dan kegiatan Sesuai arahan pimpinan agar sangatlah tepat dan didukung Pangkalan Banteng. rumah dan meminta pertolongan
mencakup kecamatan. Selain kota untuk menindaklanjuti lain milik mereka,” ungkapnya. tahapan pelelangan bisa di- kondisi alam,” katanya.(ant/P2) “Peristiwa persetubuhan terjadi kepada tetangganya,” jelasnya.
Setelah mendapat laporan, ke-
di rumah korban pada saat orang mudian pada 30 Desember 2019
tua korban tidak ada d irumah,”
Nova Iraini Jabat kata Kepala Polres Kotawarin- tersangka diamankan oleh anggota
jajaran Polsek Pangkalan Banteng.
gin Barat AKBP Dharma Ginting,
Kasubag Umum Rabu (8/1), di Pangkalan Bun. Selanjutnya, diserahkan ke Polres
Menurut Dharma, peristiwa
Kobar guna penanganan lebih lanjut.
Atas perbuatannya, tersangka
persetubuhan terhadap korban
PN Palangka Raya terjadi pada Oktober 2019 lalu. dijerat dengan pasal 81 Un-
dang-Undang RI Nomor 35
Pada saat kejadian, korban send-
Tahun 2014, tentang Perubahan
iri di rumah, lalu datang seorang
laki-laki yang tidak dikenal (ter- Undang-Undang RI Nomor 23
PALANGKA RAYA, PPOST sangka), dan langsung menan- Tahun 2002 tentang Perlindun-
Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan yakan keberadaan orang tua dari gan Anak, Undang-Undang RI
Keuangan Pengadilan Negeri Palangka Raya korban. Korban lalu menjawab Nomor 17 Tahum 2016 tentang
resmi terisi. Adalah Nova Iraini yang ditetapkan tidak ada. Namun demikian, perubahan kedua atas Undang-
menduduki jabatan tersebut. tersangka masih menunggu dan Undang RI Nomor 23 Tahun
Pengambilan sumpah/janji jabatan Nova duduk di depan rumah. 2020 tentang perlindungan anak.
Iraini sebagai Kasubah Umum dan Keuangan Pada saat korban pergi ke da- “Tersangka terancam pidana
dipandu langsung oleh Ketua Pengadilan pur, ternyata tersangka mengi- penjara maksimal 15 tahun dan
Negeri Palangka Raya Paskatu Hardinata, Rabu kuti dan sampai di dapur dipaksa denda Rp 15 miliar,” tandasnya.
(8/1), di Palangka Raya. Paskatu mengharapkan untuk melayani nafsu bejatnya. (bn/P2)
agar Nova dapat secepatnya menyesuaikan diri
dan bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan
tupoksinya. Polres Barito Selatan Kuatkan
“Saya harapkan kerja maksimal. Ada dua
tugas utama, yakni operasional kantor dan
pengelolaan keuangan,” ucapnya. Komitmen Perangi Narkoba
Paskatu berpesan agar kasubag yang baru
tersebut memperhatikan aturan terkait dengan BUNTOK, PPOST terutama di lingkungan Polres
pengelolaan keuangan. Selain itu, agar bekerja Jajaran Kepolisian Resor Barito Selatan, termasuk di selu-
dengan penuh tanggung jawab, sehingga se- (Polres) Barito Selatan mem- ruh wilayah setempat.
gala sesuatu yang menyangkut dengan bagian Foto : PPost/Apriando perkuat komitmennya dalam “Anggota Polri, baik secara
umum dan keuangan dapat terlaksana dengan PEnGamBiLan sumPaH jaBaTan – Nova Iraini saat menjalani prosesi pengambilan sumpah/janji jabatan sebagai Kepala Sub Bagian memberantas narkoba di wilayah dinas maupun di luar kedina-
maksimal. (ard/P2) Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Palangka Raya, Rabu (8/1). setempat. Komitmen itu din- san, wajib tidak terlibat dalam
yatakan dalam ikrar dan pen- penyalahgunaan narkoba dengan
dalih apapun,” tegasnya.
andatanganan pakta integritas
Pemerintah Provinsi Siap Patuhi Larangan Bawaslu antinarkoba, Rabu (8/1). nya dan seluruh masyarakat agar
Devy mengingatkan jajaran-
Kepala Polres Barito Selatan
AKBP Devy Firmansyah me- menjauhi narkoba. Sebab, barang
PALANGKA RAYA, PPOST mengisi suatu jabatan. Sehingga nyatakan, penandatanganan haram tersebut akan merusak
Pemerintah Provinsi Kaliman- tahapan lelang jabatan tidak pakta integritas tersebut seb- tubuh dan masa depan. “Perang
tan Tengah memberikan respon akan berbenturan dengan laran- agai wujud komitmen pihaknya melawan narkoba kami lakukan
terkait larangan Badan Penga- gan dari Bawaslu tersebut. dalam mendukung pemberan- dari internal dulu,” tandas Devy.
was Pemilu (Bawaslu) setempat “Proses lelang jabatan bisa tasan narkoba di tubuh Polri, (sks/P2)
tentang gubernur yang dilarang memakan waktu cukup lama.
melakukan perombakan atau Selain itu pelantikan atau mutasi
mutasi pejabat. pejabat bisa dilakukan setelah
“Kami siap mengikuti me- aturan yang melarangnya sudah
kanisme yang berlaku, termasuk tidak berlaku,” jelasnya.
mengenai larangan mutasi pe- Hingga saat ini, ada sekitar 12
jabat selama masa pemilu yang jabatan yang mengalami keko-
terhitung sejak 8 Januari 2020,” Foto : PPost/Ist songan dan diisi oleh pelaksana
tegas kata Sekretaris Daerah PELanTikan PEjaBaT – Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran saat melantik pejabat, beberapa waktu lalu. tugas, meliputi Kepala Dinas
Kalimantan Tengah Fahrizal Pendidikan, Dinas Ketahanan
Fitri, kemarin, di Palangka Raya. si pejabat terakhir yang dilaku- lebih dulu meminta rekomendasi mukakan, apabila pihaknya Pangan, Dinas Perhubungan,
Berdasarkan penjelasan Ba- kan pada 23 Desember 2019 dan atau persetujuan dari Komisi telah mendapatkan persetujuan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas
waslu Kalteng, surat yang me- serah terima jabatannya pada Aparatur Sipil Negara (KASN). dari KASN, maka lelang jabatan Sosial dan Dinas Kominfosantik.
nyebutkan tentang larangan 2 Januari 2020, pihaknya tidak “Lelang jabatan adalah ba- otomatis akan dilakukan sebab Kemudian Kepala Dinas
tersebut telah disampaikan kepa- ada rencana untuk melakukan gian dari pemilihan pejabat mereka memiliki dasar untuk Pemberdayaan Masyarakat Foto : PPost/Sintha
da pemprov untuk bisa dipatuhi. hal serupa dalam waktu dekat. dan untuk merealisasikannya, pelaksanaannya. Tahapan lelang Desa, Rumah Sakit Kalawa PakTa inTEGriTas – Kapolres Barito Selatan AKBP Devy Firmansyah menan-
Apabila ketentuan yang telah Namun terkait rencana lelang maka kami terlebih dulu harus jabatan memakan waktu yang Atei, Badan Penanggulangan datangani pakta integritas antinarkoba bersama jajarannya, Rabu (8/1).
ditetapkan dilanggar, maka akan jabatan terbuka di lingkungan mendapatkan persetujuan dari cukup panjang, hingga pada Bencana Daerah, Biro Ekonomi,
ada sanksi yang siap diberikan. pemprov, hal itu tetap akan KASN,” ungkapnya. akhirnya didapatkan sejumlah Biro Barang dan Jasa, serta Biro
Menurut Fahrizal, pascamuta- pihaknya laksanakan, yakni ter- Lebih lanjut Fahrizal mege- nama yang bisa diajukan untuk Humas dan Protokol.(ant/P2) Tewas ............................Sambungan Halaman 1

Entah mungkin dalam komu- sekitar tiga jam perjalanan dari
Bupati Lamandau ..................................................................................................................................Sambungan Halaman 1 nikasi antara keduanya terdapat Kota Sampit tersebut, kini ditan-
sesuatu yang tidak berkenan gani oleh kepolisian setempat.
atau mungkin ada persoalan “Pelaku yang diserahkan oleh
Hendra menyebut, Pemerin- dengan menciptakan situasi dan but mendapatkan Izin Lokasi Kemudian, lanjutnya, PT uas 9.435.2214 ha,” tegas Tahir.
tah Kabupaten Lamandau telah kondisi yang kondusif. Perkebunan berdasarkan Surat SML juga telah mendapat- Tahir memastikan, sejak awal lainnya, pelaku malah membalas warga dibawa ke Markas Polres
Kotawaringin Timur untuk
nasihat ibunya dengan menga-
diundang oleh Kementerian Keputusan Bupati Lamandau kan Izin Usaha Perkebunan semua aktivitas perusahaan yun sebilah parang. diperiksa secara intensif,” kata
Lingkungan Hidup dan Kehu- Sesuai Aturan Nomor Ek.525.26/15/SK-IL/ (IUP) untuk perkebunan kelapa selalu bergerak sesuai aturan Peristiwa tragis tersebut yang Kapolsek Antang Kalang Ipda
tanan terkait dengan hutan adat. PT Sawit Mandiri Lestari VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 sawit berdasarkan SK Bupati yang memayunginya. Ia juga terjadi di desa yang berjarak Rino Hariyanto.(*/P2)
Untuk Kabupaten Lamandau atau SML yang lokasinya be- seluas 26.995,46 hektare. Lamandau No 525.26/01/IV/ menegaskan bahwa semua
hanya seluas tiga hektar. Itu- rada di Kabupaten Lamandau Izin lokasi itu terdiri dari IUP/DPMPTSP-2017 tanggal perizinan yang menjadi dasar
pun terdapat di wilayah hutan sudah bergerak sesuai aturan. kebun inti seluas 12.561,52 27 April 2017 seluas 19.091,59 penggerapan lahan perkebunan
lindung. Perusahaan memiliki kelengka- hektare dan kebun plasma hektare. sudah dikantongi. Pelaku ...........................Sambungan Halaman 1
“Tidak ada satupun surat pan dokumen perizinan usaha seluas 14.433,94 hektare terle- Wilayahnya, Desa Kinipan, Tak hanya itu, Tahir men-
dari pemerintah pusat, dalam perkebunan kelapa sawit. tak di Wilayah Desa Kinipan, Ginih, Batu Tambun, Riam gungkapkan, kewajiban pe- Kepala desa yag akrab dis- Tumbang Sangai, tapi merambah
hal ini Kementerian LHK, ke- “Dapat dipastikan bahwa Ginih, Batu Tambun, Sungai Panahan, Sungai Tuat, Tanjung rusahaan sudah ditunaikan, apa Toto tersebut mengutuk ke desa-desa lainnya. Antara lain,
pada Pemerintah Kabupaten semua aktivitas perusahaan Tuat, Tanjung Beringin, Cuhai, Beringin, Cuhai, Kawa, Karang termasuk memprioritaskan keras perbuatan keji tersebut. Desa Tanjung Jariangau. Warga
Lamandau untuk mencabut izin selalu bergerak berdasarkan Kawa, Karang Taba, Penopa, Taba, Penopa, Suja, Tapin Bini penyerapan tenaga kerja dari Ia meminta aparat kepolisian, setempat juga resah dengan
PT SML. Para pengusaha harus pada aturan perundang-un- Suja dan Kelurahan Tapin Bini dan Samu Jaya. Terakhir PT desa sekitar perusahaan. Kary- khususnya Kepolisian Resor peredaran miras dan narkoba,”
dilindungi untuk berinvenstasi dangan yang berlaku. Semua Kabupaten Lamandau. SML telah mengantongi Hak awan ditempatkan sesuai ke- Kotwaringin Timur memberatas kata Toto.
di daerah ini,” tegasnya. persyaratan sudah kami leng- “PT SML juga telah Guna Usah (HGU) untuk perke- ahliannya. minuman keras dan narkoba di Toto mendesak aparat kepoli-
Hendra mengimbau, ma- kapi, kami juga bekerja sesuai mendapatkan izin Pelepasan bunan kelapa sawit berdasar- “Kami menyiapkan dan Desa Tumbang Sangai. sian menertibkan miras dan nar-
syarakat tidak mengganggu Hak Guna Usaha (HGU) yang Kawasan Hutan berdasarjan SK kan Surat Keputusan Menteri menggarap area lahan plasma “Minuman keras dan nar- koba, karena kerap menjadi awal
iklim investasi yang sedang dimiliki,” kata Direktur PT Kepla Badan Koordinasi Pena- Agraria dan Tata Ruang/Kepala untuk masyarakat. Tak hanya koba sudah merambah hingga tindak kriminal di wilayahnya.
tumbuh dan berkembang di SML H Hairuddin Tahir. naman Modal Nomor : SK.1/1/ Badan Pertanahan Nasional. 20 persen seperti batas minimal ke pelosok. Tidak hanya di Desa (*/P2)
Bumi Bahaum Bakuba terse- Ia menjelaskan, kronologi PKH/PMDN/2015 tanggal 19 “HGU PT SML Nomor 82/ yang dipersyaratkan, melain-
but. Sebaliknya, masyarakat perizinan yang dikantongi Maret 2015 seluas 19.091,59 HGU/KEM-ATR/BPN/2017 kan tiga kali lipat daripada itu,”
harusnya mendukung investasi PT SML, Perusahaan terse- hektare,” jelasnya. tanggal 9 Agustus 2017 sel- tegasnya.(*/P2) Penertiban ..................Sambungan Halaman 1

Belum Ada .................................................................................................................................................Sambungan Halaman 1 Menurut Rimbun, miras sep- disahkan. “Jadi apa lagi yang di-
erti mesin pembunuh dan punya tunggu. Apalagi belakangan ini
dampak yang tidak kalah dari peredaran miras masih marak
Wartony mengatakan, pen- 2012. bisa mengajukan areal hutan bagai hutan adat,” terangnya. an LHK saat melakukan veri- narkoba. Karena bukan hanya di daerah ini, kita minta agar
gakuan hutan adat tidak bisa Wartony mengatakan, saat adat mengacu pada Peraturan Menurutnya, hutan adat fikasi dan validasi,” tegasnya. membunuh peminum, tetapi segera dilakukan penertiban,”
asal klaim, karena pengakuan ini masyarakat diberikan ak- Menteri LHK Nomor: P. 32 itu memiliki sejarah dari ma- Menurutnya, untuk pen- juga membunuh orang-orang tegasya.
sebuah hutan ada harus ada ses untuk dapat mengelola Tahun 2015 tentang hutan hak. syarakat secara turun temu- gajuan hutan adat dalam ka- yang tidak bersalah. Banyak Desakan Rimbun itu sangat
dasarnya. Terkait dengan hal kehutanan yang difasilitasi “Syaratnya ada arealnya, run, memiliki aneka hayati wasan hutan negara perlu anak dan remaja yang kehilangan beralasan. Apalagi banyak tindak
tersebut, Wartony menjelas- pemerintah melalui usulan ada masyarakat hukum adat yang bisa dimanfaatkan untuk perda. Sementara untuk pen- masa depannya akibat miras. kriminal yang dipicu oleh miras.
kan, hutan adat adalah hutan masyarakat, berupa hutan baru melakukan permohonan, obat-obatan bagi masyarakat gajuan dan permohonan hutan Rimbun juga meminta agar Sehingga tragedi di Desa Tum-
yang berada dalam wilayah desa, hutan kemasyarakatan, kemudian akan diverifikasi dan pemanfaatan lainnya yang adat di luar kawasan cukup pemerintah daerah segera mem- bang Sangai tidak terjadi lagi.
masyarakat hukum adat se- hutan tanaman rakyat (HTR), oleh pemerintah pusat melalui nantinya menjadi kebutuhan dengan SK bupati. bentuk tim untuk menertibkan “Saya pribadi turut berbela-
bagaimana telah dipertegas kemitraan kehutanan, dan hu- Kemeterian LHK. Setelah itu, masyarakat. “Artinya, untuk pengakuan miras. Apalagi saat ini peraturan sungkawa dan sangat prihatin
dengan keputusan Mahkamah tan adat. Dengan adanya ak- baru ditetapkan setelah din- “Hal-hal tersebut juga akan perlu ada proses,” terangnya. daerah yang mengatur minu- atas kejadian tersebut,” tandas
Konstitusi Nomor 35 Tahun ses tersebut, maka masyarakat yatakan memenuhi syarat se- menjadi penilaian Kementeri- (*/P2) man beralkohol sudah resmi Rimbun.(*/P2)