Page 115 - modul Pembelajaran Studi AGama kontemporer

panjang dan berliku. Secara singkat, demokrasi merupakan bentuk

institusionalisasi dari kebebasan. Sejalan dengan perkembangannya,
demokrasi mengalami pemaknaan yang berkembang di kalangan para ahli.

Menurut Joseph A. Schmitter, demokrasi adalah suatu perencanaan
institusional untuk mencapai keputusan politik dimana setiap individu

memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas

perjuangan rakyat. Dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah
sebuah proses bernegara yang bertumpu pada peran utama rakyat sebagai

98
pemegang tertinggi kedaulatan. Dari definisi di atas jelaslah bagi kita
bahwa demokrasi mengandung nilai-nilai, yaitu adanya unsur keperacayaan
yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat, adanya pertanggung

jawaban bagi seorang pemimpin. Sementara menurut Abdurrahman Wahid,
demokrasi mengandung nilai, yaitu nilai yang bersifat pokok. Menurut

Abdurrahman Wahid, nilai pokok demokrasi adalah kebebasan, persamaan,
musayawarah dan keadilan. Kebebasan artinya kebebasan individu di

hadapan kekuasaan negara dan adanya keseimbangan antara hak-hak

individu warga negara dan hak kolektif dari masyarakat. Nurcholish Majid,
seperti yang dikutip Nasaruddin mengatakan, bahwa suatu negara disebut

demokratis sejauh mana negara tersebut menjamin hak asasi manusia
(HAM), antara lain: kebebasan menyatakan pendapat, hak berserikat dan

berkumpul. Karena demokrasi menolak, feodalisme dan otoritarianisme.
Dalam negara demokrasi, hubungan antara penguasa dan rakyat bukanlah

hubungan kekuasaan melainkan berdasarkan hukum yang menjunjung

tinggi hak asasi manusia (HAM).
Selain itu, beberapa ahli telah memberikan pengertian kepada

99
demokrasi, antara lain sebagai berikut:
a. Pendapat Joseph Schmeter Demokrasi adalah suatu perencanaan
institusional untuk mencapai suatu putusan politik di mana para individu

98 A Ubaedillah dan Abdul Rozak. Pancasila,Demokrasi,HAM,dan Masyarakat madani. Prenada
Media Group. Jakarta, Hal 6
99 A.Ubaeidillah dan Abdul Rozak, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani,
(Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 39

111