Page 117 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MARET 2021
P. 117

"Sementara itu, upah riil buruh tani mengalami kenaikan sebesar 0,18 persen," ujar Kepala BPS
              Suhariyanto dalam konferensi pers daring, Jakarta, Senin (15/3/2021).
              Adapun upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada Februari 2021 naik
              0,05 persen dibanding Januari 2021, yaitu dari Rp 90.907,00 menjadi Rp 90.953,00 per hari.
              Namun upah riil mengalami penurunan sebesar 0,05 persen.

              Upah nominal buruh atau pekerja adalah rata-rata upah harian yang diterima buruh sebagai
              balas  jasa  pekerjaan  yang  telah  dilakukan.  Sementara  upah  menggambarkan  daya  beli  dari
              pendapatan/upah yang diterima buruh.

              Upah  riil  buruh  tani  adalah  perbandingan  antara  upah  nominal  buruh  tani  dengan  indeks
              konsumsi rumah tangga perdesaan, sedangkan upah riil buruh bangunan adalah perbandingan
              upah nominal buruh bangunan terhadap indeks harga konsumen perkotaan.

              Reporter: Anggun P. Situmorang Sumber: Merdeka.com Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen)
              Pembinaan  Pengawasan  Ketenagakerjaan  dan  K3  (Binwasnaker  dan  K3)  Kementerian
              Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) Haiyani Rumondang mengatakan, terdapat 5 pokok pengaturan
              upah buruh atau pekerja yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
              tentang Pengupahan.  Salah satu pokok tersebut adalah pengusaha dilarang membayar upah di
              bawah upah minimum yang ditetapkan.
              "Kebijakan pengupahan perlu dilakukan penyesuaian terhadap kondisi dan dinamika perubahan
              ekonomi global, memerlukan respons cepat dan tepat," kata Haiyani dalam Talkshow PP Nomor
              36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Selasa (2/3/2021).

              Menurutnya, tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan  melambat. Pengupahan
              salah satu faktor yang memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap dinamika tersebut.

              Kementerian  Ketenagakerjaan  selaku  instansi  pembina,  khususnya  bidang  pengawasan
              Ketenagakerjaan  dan  K3  menganggap  sangat  penting  untuk  melakukan sosialisasi  peraturan
              perundangan tersebut.

              "Jadi saya ingin mengajak kita semua bahwa regulasi sudah ada, maka yang paling penting
              diantaranya adalah bagaimana kita harus melaksanakan secara baik. Untuk bisa melaksanakan
              terbaik untuk pemahaman kita harus sama," katanya.

              Berikut 5 pokok penting dalam Pengaturan pengupahan yang diatur dalam PP no. 36 tahun 2021
              yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja, antara lain:

              1. Upah Minimum ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, pengusaha
              tetap dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang ditetapkan.

              2. Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan
              memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

















                                                           116
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122