Page 200 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JUNI 2021
P. 200

Judul               Soroti PHK, Dewan Ingatkan Disnakertrans
                Nama Media          Jawa Pos
                Newstrend           Dampak Virus COVID-19 dalam Ketenagakerjaan
                Halaman/URL         Pg11
                Jurnalis            IND
                Tanggal             2021-06-07 03:37:00
                Ukuran              199x117mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 73.630.000

                News Value          Rp 220.890.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              negative - Abdul Aziz (Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta) Saya ingatkan, kepala dinas harus
              membela kaum buruh dan pekerja. Jangan sampai kejadian yang tidak sesuai prosedur terulang

              positive - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta) Ini menjadi
              pelajaran buat kami agar nantinya melibatkan serikat-serikat yang lain dalam melakukan proses
              penyelesaian PHK. Pada intinya, kami akan tetap memperjuangkan hak-hak para pekerja



              Ringkasan

              Pandemi Covid-19 membuat banyak perusahaan kesulitan. Imbasnya, banyak karyawan yang
              terpaksa  dirumahkan.  Karena  itu,  Komisi  B  DPRD  Provinsi  DKI  Jakarta  mengingatkan  dinas
              tenaga  kerja  dan  transmigrasi  (disnakertrans)  untuk  memperketat  pengawasan  terhadap
              berbagai bentuk tindak pelanggaran perusahaan terhadap tenaga kerja.



              SOROTI PHK, DEWAN INGATKAN DISNAKERTRANS

              Pandemi Covid-19 membuat banyak perusahaan kesulitan. Imbasnya, banyak karyawan yang
              terpaksa dirumahkan.

              Karena  itu,  Komisi  B  DPRD  Provinsi  DKI  Jakarta  mengingatkan  dinas  tenaga  kerja  dan
              transmigrasi (disnakertrans) untuk memperketat pengawasan terhadap berbagai bentuk tindak
              pelanggaran perusahaan terhadap tenaga kerja.

              "Saya ingatkan, kepala dinas harus membela kaum buruh dan pekerja. Jangan sampai kejadian
              yang tidak sesuai prosedur terulang," ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz.

              Aziz menyoroti polemik pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 20 pekerja di PT Indolakto
              Jakarta. PHK di sana dilakukan secara sepihak.




                                                           199
   195   196   197   198   199   200   201   202