Page 198 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JUNI 2021
P. 198
Judul Perlu Sinergi demi Kelancaran Pemulangan PMI
Nama Media Jawa Pos
Newstrend Pemulangan PMI
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Bay
Tanggal 2021-06-07 03:39:00
Ukuran 187x439mmk
Warna Warna
AD Value Rp 242.165.000
News Value Rp 1.210.825.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Komisi IX DPR menaruh perhatian serius terhadap rencana kepulangan 7.300 pekerja migran
Indonesia (PMI) asal Malaysia. Dewan meminta pemerintah menanggung semua biaya
pemulangan tersebut. Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto menyatakan, Komisi IX sudah
meminta penjelasan dari delapan kementerian dan lembaga terkait dengan pemulangan ribuan
PMI dari Malaysia. Dia menyatakan, semua prosesnya harus dikawal dan dikomandoi
Kementerian Koordinator PMK selaku leading sector.
PERLU SINERGI DEMI KELANCARAN PEMULANGAN PMI
Komisi IX DPR menaruh perhatian serius terhadap rencana kepulangan 7.300 pekerja migran
Indonesia (PMI) asal Malaysia. Dewan meminta pemerintah menanggung semua biaya
pemulangan tersebut.
Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto menyatakan, Komisi IX sudah meminta penjelasan dari
delapan kementerian dan lembaga terkait dengan pemulangan ribuan PMI dari Malaysia. Dia
menyatakan, semua prosesnya harus dikawal dan dikomandoi Kementerian Koordinator PMK
selaku leading sector.
Kementerian dan lembaga terkait di bawah PMK harus bersinergi satu sama lain dalam rangka
pemulangan para WNI itu. "Harus ada koordinasi yang baik antarinstansi," kata legislator PDIP
itu.
Menurut dia, hal tersebut penting dilakukan karena pemulangan PMI menyangkut banyak aspek.
Bukan hanya terkait kesehatan pada masa pandemi Covid-19, melainkan juga perlindungan
secara menyeluruh bagi mereka. Komisi IX juga mendorong kementerian dan lembaga terkait
membiayai pemulangan PMI. "PMI yang mendapatkan pelecehan atau tindak kekerasan di
Malaysia juga harus mendapat perhatian," ungkapnya.
Terpisah, Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat
mengungkapkan, pihaknya siap memberikan layanan rehabilitasi sosial, pemulangan, serta
reintegrasi para PMI. Pemerintah berencana membagi entry point kepulangan. Mereka nanti
197
