Page 201 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JUNI 2021
P. 201
Kejadian itu menuai protes dari serikat pekerja. Mereka menilai PHK tersebut bertentangan
dengan 14 alasan perusahaan untuk melakukan PHK sesuai pemberlakuan aturan turunan
Omnibus Law Cipta Kerja di PP Nomor 35 Tahun 2021 pasal 154A.
Merespons hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah
berjanji lebih teliti dalam mengawasi prosedur yang diterapkan perusahaan dalam memutus
hubungan kerja.
"Ini menjadi pelajaran buat kami agar nantinya melibatkan serikat-serikat yang lain dalam
melakukan proses penyelesaian PHK. Pada intinya, kami akan tetap memperjuangkan hak-hak
para pekerja," terang Andri. (fiq/co 1/ind)
200
