Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JUNI 2021
P. 91
KEPALA BP2MI BEBERKAN FAKTA MENGEJUTKAN SOAL DATA PMI ILEGAL,
TERNYATA.
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyebutkan
sekitar 80 persen pekerja migran Indonesia (PMI) bersifat ilegal. Pasalnya, Benny menyebutkan
berdasarkan data World Bank jumlah PMI mencapai 9 juta orang. Di sisi lain data resmi BP2MI
hanya mencatat jumlah PMI hanya sekitar 3,7 juta jiwa.
"Artinya ada 5,37 juta orang yang bekerja di luar negeri tetapi tidak terdata. 80 persen di
antaranya diperkirakan menjadi korban sindikat," kata dia usai sosialisasi Undang-Undang Nomor
18 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia, di Padang, Senin (7/6).
Menurut Benny PMI ilegal tersebut bekerja menggunakan jasa sindikat dan mafia penempatan
tenaga kerja, sehingga mendapatkan perlakukan tidak adil dari pemberi kerja di luar negeri.
Peluang pelakuan tidak adil disinyalir karena PMI ilegal itu tidak bisa dilindungi karena negara
tidak mengetahui keberadaan mereka.
"Bagaimana akan melindungi jika negera tidak tahu?" katanya.
Kendati demikian, Benny menyebutkan negara tetap akan memberikan perlindungan jika
bermasalah dan mengadu ke perwakilan BP2MI di luar negeri.
"Baiknya negara seperti itu. Meski bekerja secara ilegal di luar negeri, saat kena masalah tetap
dibantu," katanya.
Oleh karena itu Benny menegaskan agar bisa terlindungi secara menyeluruh mulai dari pra
keberangkatan, bekerja di luar negeri hingga pulang kembali ke tanah air maka pekerja migran
itu harus melalui jalur resmi dan dokumen asli.
"Kalau terdata, kami bisa pantau," katanya.
Benny menyebutkan untuk menghormati PMI sebagai pahlawan devisa pemerintah pun
mengeluarkan UU Nomor 18 Tahun 2017.
"UU ini juga mengatur dengan tegas kewenangan pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat
desa sehingga mulai dari kualitas tenaga kerja, pendampingan hingga perlindungan bisa
terlaksana dengan baik," ujarnya. (antara/jpnn)
90
