Page 180 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021
P. 180
KEMNAKER LAKUKAN MASIFIKASI WLKP ONLINE, TERMASUK UNTUK TKA
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan
K3) melakukan masifikasi wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan (WLKP) online sebagai salah
satu upaya Kemnaker untuk menambah jumlah perusahaan yang melakukan WLKP secara
online.
Masifikasi WLKP secara online ini dilakukan karena hingga saat ini jumlah perusahaan yang
menyampaikan WLKP online melalui Sisnaker belum sesuai harapan.
"Kami akan masifikasi WLKP online melalui program yang telah diluncurkan oleh Kemnaker
adalah penyebaran informasi melalui video digital dan advetorial," ujar Dirjen Binwasnaker dan
K3 Haiyani Rumondang melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Jumat (16/7/2021).
Menurut Haiyani, video digital dan advertorial tersebut akan ditampilkan di beberapa media
online yang telah dipilih oleh Kemnaker, juga di platform Media sosial Facebook dan Instagram.
Video imbauan WLKP Online yang disampaikan oleh Menaker akan ditayangkan di beberapa titik
videotron di wilayah Jabodetabek yang sudah ditentukan.
"Sedangkan video tutorial WLKP online akan disunting ke dalam aplikasi sistem ketenagakerjaan
untuk mempermudah stakeholder mendaftarkan dan melaporkan WLKP online ke dalam sistem,"
kata Haiyani.
Haiyani menjelaskan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan
(WLK), setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan secara tertulis pada saat
mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan
perusahaan.
"Perusahaan wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis, mengenai ketenagakerjaan kepada
menteri atau pejabat yang telah ditunjuk," ujarnya.
Haiyani mengatakan dengan melakukan WLK secara teratur, maka perusahaan dapat melihat
indikasi apakah program kesejahteraan karyawan sudah tercapai. Hal ini karena sebelum WLK
diterima dan disahkan, ada syarat-syarat terkait program kesejahteraan karyawan di perusahaan
yang harus dilengkapi oleh perusahaan.
"Misalnya apakah perusahaan sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan
dan Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja di Luar Jam Kerja (JSHK). Itulah mengapa wajib lapor
perusahaan online dapat menjadi indikator apakah perusahaan telah melaksanakan program
kesejahteraan bagi karyawan secara baik," tutur Haiyani.
Dia menegaskam sesuai Pasal 10 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1981, perusahaan yang belum atau
lalai mendaftar WLKP secara online, akan dikenakan sanksi kurungan selama-lamanya tiga bulan
atau denda setinggi-tingginya Rp1juta.
Haiyani menambahkan, bagi perusahaan yang ingin menggunakan tenaga kerja asing (TKA)
dokumen WLK menjadi salah satu persyaratan wajib yang ditetapkan Kemnaker sebelum
perusahaan dapat mengajukan permohonan menggunakan TKA.
"Tanpa adanya dokumen WLK, maka dapat dipastikan bahwa perusahaan tidak dapat
mengajukan permohonan izin TKA," pungkasnya.
(uka).
179
