Page 184 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021
P. 184
memasifikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online. Hal itu sebagai salah satu
upaya Kemenaker untuk menambah jumlah yang melakukan WLKP secara online.
KEMENAKER MASIFIKASI WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN PERUSAHAAN SECARA
ONLINE
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3)
memasifikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online.
Hal itu sebagai salah satu upaya Kemenaker untuk menambah jumlah yang melakukan WLKP
secara online.
Masifikasi WLKP secara online ini dilakukan karena hingga saat ini, jumlah perusahaan yang
menyampaikan WLKP online melalui Sisnaker belum sesuai harapan.
"Kami akan masifikasi WLKP online melalui program yang telah diluncurkan oleh Kemnaker
adalah penyebaran informasi melalui video digital dan," ujar Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyanin
Rumondang melalui Siaran Pers Biro Humas Kemenaker, Jumat (16/7).
Menurut Haiyani, video digital dan tersebut akan ditampilkan di beberapa media online yang
telah dipilih Kemenaker, juga di platform media sosial Facebook dan Instagram.
Video imbauan WLKP Online yang disampaikan Menaker Ida Fauziyah akan ditayangkan di
beberapa titik Videotron di wilayah Jabodetabek yang sudah ditentukan.
"Sedangkan video tutorial WLKP Online akan disunting ke dalam aplikasi sistem Ketenagakerjaan
untuk mempermudah stakeholder mendaftarkan dan melaporkan WLKP Online ke dalam sistem,"
kata Haiyani.
Haiyani menjelaskan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan (WLK), setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan secara tertulis
pada saat mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan
perusahaan.
"Perusahaan wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis, mengenai ketenagakerjaan kepada
Menteri atau Pejabat yang telah ditunjuk, " ujarnya.
Haiyani mengatakan, dengan melakukan WLK secara teratur, maka perusahaan dapat melihat
indikasi apakah program kesejahteraan karyawan sudah tercapai. Hal ini karena sebelum WLK
diterima dan disahkan, ada syarat-syarat terkait program kesejahteraan karyawan di perusahaan
yang harus dilengkapi oleh perusahaan.
"Misalnya apakah perusahaan sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan
dan Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja di Luar Jam Kerja (JSHK). Itulah mengapa Wajib
Lapor Perusahaan Online dapat menjadi indikator apakah perusahaan telah melaksanakan
program kesejahteraan bagi karyawan secara baik, " kata Haiyani.
Haiyani menegaskan sesuai pasal 10 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1981, bagi perusahaan yang
belum atau lalai mendaftar WLKP secara online, akan dikenakan sanksi kurungan selama-
lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1juta.
"Maka dari itu, perusahaan wajib melaksanakan WLK dengan teratur, paling lambat 30 hari
sebelum memindahkan, menghentikan, atau membubarkan perusahaan," ujar Haiyani.
183
