Page 182 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021

KEMANKER SEBUT WLKP JADI SYARAT WAJIB SEBELUM PENGAJUAN PENGGUNAAN
TKA
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3) Kemnaker manyatakan Wajib Lapor
Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) merupakan salah satu syarat wajib bagi perusahaan yang
ingin menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA).

"Tanpa adanya dokumen WLK, maka dapat dipastikan bahwa perusahaan tidak dapat
mengajukan permohonan izin TKA, " kata Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang di
Jakarta, Jumat (16/7).
Haiyani menjelaskan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan (WLK) setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan secara tertulis
pada saat mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan
perusahaan.
"Perusahaan wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis, mengenai ketenagakerjaan kepada
menteri atau pejabat yang telah ditunjuk, " ujarnya.

Haiyani mengatakan dengan melakukan WLK secara teratur, maka perusahaan dapat melihat
indikasi apakah program kesejahteraan karyawan sudah tercapai. Hal ini karena sebelum WLK
diterima dan disahkan, ada syarat-syarat terkait program kesejahteraan karyawan di perusahaan
yang harus dilengkapi oleh perusahaan.

"Misalnya apakah perusahaan sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan
dan Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja di Luar Jam Kerja (JSHK). Itulah mengapa Wajib
Lapor Perusahaan Online dapat menjadi indikator apakah perusahaan telah melaksanakan
program kesejahteraan bagi karyawan secara baik, " kata Haiyani.

Haiyani menegaskan sesuai pasal 10 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1981, bagi perusahaan yang
belum atau lalai mendaftar WLKP secara online, akan dikenakan sanksi kurungan selama-
lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1juta.

"Maka dari itu, perusahaan wajib melaksanakan WLK dengan teratur, paling lambat 30 hari
sebelum memindahkan, menghentikan, atau membubarkan perusahaan, " ujar Dirjen Haiyani.

Kendati demikian, Haiyani menilai hingga saat ini, jumlah perusahaan yang menyampaikan WLKP
online melalui Sisnaker belum sesuai harapan.

"Kami akan masifikasi WLKP online melalui program yang telah diluncurkan oleh Kemnaker
adalah penyebaran informasi melalui video digital dan advetorial, "ujar Haiyani.

Oleh karena itu Kemnaker melakukan sosialisasi dengan masif terkait penggunaan WLKP online
melalui berbagai media.

(jpnn).

181