Page 189 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021
P. 189
KEMNAKER LAKUKAN MASIFIKASI WLKP ONLINE
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan
K3) melakukan masifikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online. Ini sebagai
salah satu upaya Kemnaker untuk menambah jumlah perusahaan yang melakukan WLKP secara
online. Masifikasi WLKP secara online ini dilakukan karena hingga saat ini, jumlah perusahaan
yang menyampaikan WLKP online melalui Sisnaker belum sesuai harapan.
"Kami akan masifikasi WLKP online melalui program yang telah diluncurkan oleh Kemnaker
adalah penyebaran informasi melalui video digital dan advetorial," ujar Dirjen Binwasnaker dan
K3, Haiyanin Rumondang melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Jumat
(16/7/2021).
Menurut Dirjen Haiyani, video digital dan advertorial tersebut akan ditampilkan di beberapa
media online yang telah dipilih oleh Kemnaker, juga di platform Media sosial Facebook dan
Instagram.
Ini Hasil Pemeriksaan Kemnaker Terkait Pemberitaan Masuknya 20 TKA di Sulawesi Selatan Video
himbauan WLKP Online yang disampaikan oleh Menaker, akan ditayangkan di beberapa titik
Videotron di wilayah Jabodetabek yang sudah ditentukan "Sedangkan video tutorial WLKP Online
akan disunting ke dalam aplikasi sistem Ketenagakerjaan untuk mempermudah stakeholder
mendaftarkan dan melaporkan WLKP Online ke dalam sistem," kata Dirjen Haiyani.
Haiyani menjelaskan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan (WLK) setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan secara tertulis
pada saat mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan
perusahaan.
"Perusahaan wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis, mengenai ketenagakerjaan kepada
Menteri atau Pejabat yang telah ditunjuk, " ujarnya.
Haiyani mengatakan dengan melakukan WLK secara teratur, maka perusahaan dapat melihat
indikasi apakah program kesejahteraan karyawan sudah tercapai. Hal ini karena sebelum WLK
diterima dan disahkan, ada syarat-syarat terkait program kesejahteraan karyawan di perusahaan
yang harus dilengkapi oleh perusahaan.
"Misalnya apakah perusahaan sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan
dan Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja di Luar Jam Kerja (JSHK). Itulah mengapa Wajib
Lapor Perusahaan Online dapat menjadi indikator apakah perusahaan telah melaksanakan
program kesejahteraan bagi karyawan secara baik," kata Dirjen Haiyani.
Dirjen Haiyani menegaskam sesuai pasal 10 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1981, bagi perusahaan
yang belum atau lalai mendaftar WLKP secara online, akan dikenakan sanksi kurungan selama-
lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1 juta.
"Maka dari itu, perusahaan wajib melaksanakan WLK dengan teratur, paling lambat 30 hari
sebelum memindahkan, menghentikan, atau membubarkan perusahaan," ujar Dirjen Haiyani.
Ditambahkan Dirjen Haiyani, bagi perusahaan yang ingin menggunakan Tenaga Kerja Asing
(TKA) dokumen WLK menjadi salah satu persyaratan wajib yang ditetapkan Kemnaker sebelum
perusahaan dapat mengajukan permohonan menggunakan TKA.
"Tanpa adanya dokumen WLK, maka dapat dipastikan bahwa perusahaan tidak dapat
mengajukan permohonan izin TKA," kata Dirjen Haiyani. CM (atk).
188
