Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021
P. 191
Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online. Ini dilakukan sebagai salah satu upaya Kemnaker
untuk menambah jumlah perusahaan yang melakukan WLKP secara online. Masifikasi WLKP
secara online ini dilakukan karena hingga saat ini, jumlah perusahaan yang menyampaikan WLKP
online melalui Sisnaker belum sesuai harapan.
KEMNAKER GENJOT WAJIB LAPOR PERUSAHAAN SECARA ONLINE
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3) Kemnaker tengah melakukan masifikasi Wajib Lapor
Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online. Ini dilakukan sebagai salah satu upaya Kemnaker
untuk menambah jumlah perusahaan yang melakukan WLKP secara online.
Masifikasi WLKP secara online ini dilakukan karena hingga saat ini, jumlah perusahaan yang
menyampaikan WLKP online melalui Sisnaker belum sesuai harapan.
"Kami akan masifikasi WLKP online melalui program yang telah diluncurkan oleh Kemnaker
adalah penyebaran informasi melalui video digital dan advertorial, " ujar Dirjen Binwasnaker dan
K3, Haiyani Rumondang dalam keterangan tertulis, Jumat (16/7/2021).
Menurut Haiyani, video digital dan advertorial tersebut akan ditampilkan di beberapa media
online yang telah dipilih oleh Kemnaker, juga di platform Media sosial Facebook dan Instagram.
Video himbauan WLKP Online yang disampaikan oleh Menaker juga akan ditayangkan di
beberapa titik Videotron di wilayah Jabodetabek yang sudah ditentukan "Sedangkan video
tutorial WLKP Online akan disunting ke dalam aplikasi sistem Ketenagakerjaan untuk
mempermudah stakeholder mendaftarkan dan melaporkan WLKP Online ke dalam sistem, " kata
Haiyani.
Haiyani menjelaskan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan (WLK) setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan secara tertulis
pada saat mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan
perusahaan.
"Perusahaan wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis, mengenai ketenagakerjaan kepada
menteri atau pejabat yang telah ditunjuk, " tuturnya.
Haiyani mengatakan dengan melakukan WLK secara teratur, maka perusahaan dapat melihat
indikasi apakah program kesejahteraan karyawan sudah tercapai. Hal ini karena sebelum WLK
diterima dan disahkan, ada syarat-syarat terkait program kesejahteraan karyawan di perusahaan
yang harus dilengkapi oleh perusahaan.
"Misalnya apakah perusahaan sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan
dan Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja di Luar Jam Kerja (JSHK). Itulah mengapa Wajib
Lapor Perusahaan Online dapat menjadi indikator apakah perusahaan telah melaksanakan
program kesejahteraan bagi karyawan secara baik, " imbuh Haiyani.
Haiyani menegaskan sesuai pasal 10 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1981, bagi perusahaan yang
belum atau lalai mendaftar WLKP secara online, akan dikenakan sanksi kurungan selama-
lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta.
"Maka dari itu, perusahaan wajib melaksanakan WLK dengan teratur, paling lambat 30 hari
sebelum memindahkan, menghentikan, atau membubarkan perusahaan, " ungkap Haiyani.
190
