Page 196 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021
P. 196
Ketenagakerjaan (WLK) setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan secara tertulis
pada saat mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan, atau membubarkan
perusahaan.
LEWAT PLATFORM SISNAKER, KEMENAKER MINTA PERUSAHAAN LAPOR WLKP
SECARA ONLINE
Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Haiyani Rumondang mengatakan, saat ini pihaknya
tengah memasifkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online.
Hal tersebut dilakukan lantaran jumlah perusahaan yang menyampaikan WLKP online melalui
platform Sisnaker milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) belum sesuai harapan.
Padahal, kata Haiyani, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib
Lapor Ketenagakerjaan (WLK) setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan secara
tertulis pada saat mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan, atau
membubarkan perusahaan.
"Perusahaan wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis, mengenai ketenagakerjaan kepada
menteri atau pejabat yang telah ditunjuk," tegasnya, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemenaker
di Jakarta, Jumat (16/7/2021).
Haiyani menjelaskan, sebelum WLKP diterima dan disahkan, ada syarat-syarat terkait program
kesejahteraan karyawan di perusahaan yang harus dilengkapi oleh perusahaan.
Dengan demikian, jika melakukan WLKP secara teratur, perusahaan dapat memastikan apakah
program kesejahteraan karyawan sudah tercapai.
"Misalnya apakah perusahaan sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan,
dan Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja di Luar Jam Kerja (JSHK)," papar Haiyani.
Ia mengatakan, dalam UU Nomor 7 Tahun 1981 Pasal 10 Ayat 1 telah disebutkan bahwa
perusahaan yang belum atau lalai mendaftar WLKP secara online, akan dikenakan sanksi
kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.
"Maka dari itu, perusahaan wajib melaksanakan WLK dengan teratur, paling lambat 30 hari
sebelum memindahkan, menghentikan, atau membubarkan perusahaan," tutur Dirjen
Binwasnaker dan K3 itu.
Adapun bagi perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib menyerahkan
dokumen WLK. Dokumen ini harus didapatkan Kemenaker untuk dapat mengajukan permohonan
penggunaan TKA.
"Tanpa adanya dokumen WLK, maka dapat dipastikan perusahaan tidak dapat mengajukan
permohonan izin TKA," tegas Haiyani.
Sementara itu, untuk menambah jumlah perusahaan yang tertib melakukan WLKP secara online,
Kemenaker melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Binwasnaker dan K3 akan menyebarkan
informasi melalui video digital dan advertorial.
Video digital dan advertorial tersebut akan ditampilkan di sejumlah media online yang dipilih
Kemenaker, serta di berbagai platform media sosial seperti Facebook dan Instagram.
195
