Page 195 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021
P. 195
Judul Lewat Platform Sisnaker, Kemenaker Minta Perusahaan Lapor WLKP
Secara Online
Nama Media kompas.com
Newstrend WLKP Secara Online
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/07/16/150405726/lewat-
platform-sisnaker-kemenaker-minta-perusahaan-lapor-wlkp-secara-
online
Jurnalis Alifia Nuralita Rezqiana
Tanggal 2021-07-16 15:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Perusahaan wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis, mengenai
ketenagakerjaan kepada menteri atau pejabat yang telah ditunjuk
neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Misalnya apakah perusahaan sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan,
BPJS Kesehatan, dan Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja di Luar Jam Kerja (JSHK)
negative - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Maka dari itu, perusahaan wajib melaksanakan WLK dengan teratur, paling
lambat 30 hari sebelum memindahkan, menghentikan, atau membubarkan perusahaan
negative - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Tanpa adanya dokumen WLK, maka dapat dipastikan perusahaan tidak dapat
mengajukan permohonan izin TKA
positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Sedangkan video tutorial WLKP online akan disunting ke dalam aplikasi sistem
ketenagakerjaan untuk mempermudah stakeholder mendaftarkan dan melaporkan WLKP online
ke dalam sistem
Ringkasan
Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Haiyani Rumondang mengatakan, saat ini pihaknya
tengah memasifkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online. Hal tersebut
dilakukan lantaran jumlah perusahaan yang menyampaikan WLKP online melalui platform
Sisnaker milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) belum sesuai harapan. Padahal, kata
Haiyani, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor
194
