Page 193 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021
P. 193
Judul Buruh Khawatir Ada Ledakan PHK Selama PPKM Darurat
Nama Media bisnis.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210716/12/1418586/buruh-
khawatir-ada-ledakan-phk-selama-ppkm-darurat
Jurnalis Iim Fathimah Timorria
Tanggal 2021-07-16 15:11:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Misal ketika di perusahaan ada 3 shift, maka diwajibkan
menjadi dua atau satu shift, yang penting proses produksi tidak putus
Ringkasan
Tren Pemutusan Hubungan Kerja diperkirakan kembali terjadi seiring dengan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal mencatat sejumlah industri mulai dari otomotif, elektronik,
komponen elektronik, tekstil, garmen, sepatu, percetakan, semen, hingga perbankan mulai
merumahkan karyawannya selama PPKM Darurat. Menurutnya, mereka dirumahkan dalam 3
kategori. Ada yang sama sekali tidak dibayar, ada yang dipotong upahnya antara 25-50 persen,
dan terakhir hanya tunjangan tidak tetapnya yang dipotong, tetapi tidak gaji pokoknya.
BURUH KHAWATIR ADA LEDAKAN PHK SELAMA PPKM DARURAT
, JAKARTA - Tren Pemutusan Hubungan Kerja diperkirakan kembali terjadi seiring dengan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mencatat sejumlah industri
mulai dari otomotif, elektronik, komponen elektronik, tekstil, garmen, sepatu, percetakan,
semen, hingga perbankan mulai merumahkan karyawannya selama PPKM Darurat.
Menurutnya, mereka dirumahkan dalam 3 kategori. Ada yang sama sekali tidak dibayar, ada
yang dipotong upahnya antara 25-50 persen, dan terakhir hanya tunjangan tidak tetapnya yang
dipotong, tetapi tidak gaji pokoknya.
Mengutip keterangan resminya, Kamis (15/7/2021), ia pun meminta Menteri Ketenagakerjaan
untuk mengeluarkan payung hukum untuk mencegah dirumahkannya pekerja yang berimplikasi
pada pemotongan upah dan PHK.
192
