Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021
P. 4

Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan PHK merupakan opsi kebijakan terakhir yang
              diambil pengusaha mal.
              "Jumlah karyawan pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia ada sekitar 280 ribu orang, tidak
              termasuk karyawan penyewa atau tenant. Potensi yang dirumahkan atau terkena PHK sekitar 30
              persen," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/7).

              Ia menjelaskan ada beberapa tahapan sebelum karyawan akhirnya mengalami PHK. Pertama,
              karyawan dirumahkan dengan upah tetap dibayar penuh. Kedua, karyawan dirumahkan dengan
              upah dibayar sebagian. Terakhir, PHK.

              Saat ini, lanjutnya, sebagian besar karyawan mal dirumahkan, baik dengan upah penuh maupun
              sebagian bergantung dari kemampuan masing-masing pemilik mal. Tahapan itu juga bergantung
              lamanya implementasi PPKM darurat yang berdampak pada penutupan mal.

              "Jika  penutupan  operasional  terus  berkepanjangan,  maka  akan  banyak  pekerja  yang
              dirumahkan. Lalu, apabila keadaan semakin berlarut, maka akan lebih banyak lagi PHK," imbuh
              dia.

              Menurut  Alphonzus,  kondisi  pengusaha  mal  pada  tahun  ini  lebih  berat  dibandingkan  2021
              lantaran dana cadangan mereka sudah terkuras habis untuk mempertahankan bisnis di tengah
              pembatasan mobilitas.

              Meski  bisnis  sempat  membaik  pada  semester  I  2021,  namun  pusat  perbelanjaan  masih
              mengalami defisit karena pembatasan jumlah pengunjung mal dengan kapasitas maksimal 50
              persen.

              "Para pelaku usaha memasuki 2021 tanpa memiliki dana cadangan lagi, karena sudah terkuras
              habis selama 2020 lalu yang mana digunakan hanya untuk bisa bertahan saja," katanya.
              Di  sisi  lain,  pengelola  masih  harus  menanggung  beban  biaya  pengeluaran  yang  relatif  tidak
              berkurang meskipun ditutup selama PPKM darurat. Misalnya, biaya listrik, gas, Pajak Bumi dan
              Bangunan (PBB), pajak reklame, royalti, retribusi, dan lainnya.

              Sebagai gambaran, lanjut dia, akibat penutupan di masa PPKM darurat, pengusaha mal anggota
              APPBI berpotensi kehilangan pendapatan sebesar Rp5 triliun per bulannya.

              "Nilai tersebut adalah pendapatan yang diterima oleh pusat perbelanjaan, bukan termasuk nilai
              penjualan," tandasnya.


























                                                            3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9