Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021
P. 7
Judul Anggaran Kartu Prakerja Jadi Rp30 T
Nama Media koran-jakarta.com
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL https://koran-jakarta.com/anggaran-kartu-prakerja-jadi-rp30-t
Jurnalis Antara
Tanggal 2021-07-19 09:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan RI) Kami akan tambahkan 10 triliun rupiah
lagi sehingga program Prakerja bisa menambah jumlah peserta 2,8 juta peserta, sehingga total
anggaran menjadi 30 triliun rupiah
positive - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan RI) Untuk program penanganan dan PEN,
sekarang dengan keputusan yang tadi sudah disetujui oleh Bapak Presiden akan naik menjadi
744,75 triliun rupiah
positive - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan RI) Untuk insentif usaha 62,83 triliun rupiah,
UMKM sedikit turun karena lebih pada kredit untuk penjaminan modal kerja, tapi bukan
pemberian bantuan tunai. Dan program prioritas lainnya tetap di 117,94 triliun rupiah. Jadi, dana
PEN dan penanganan Covid-19 naik dari 699,43 triliun rupiah menjadi 744,75 triliun rupiah
Ringkasan
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan akan menambah anggaran program
Kartu Prakerja sebesar 10 triliun rupiah menjadi 30 triliun rupiah dari sebelumnya 20 triliun rupiah
untuk mengurangi beban masyarakat di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat. "Kami akan tambahkan 10 triliun rupiah lagi sehingga program Prakerja bisa
menambah jumlah peserta 2,8 juta peserta, sehingga total anggaran menjadi 30 triliun rupiah,"
kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, di Jakarta, Sabtu malam (17/7).
ANGGARAN KARTU PRAKERJA JADI RP30 T
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan akan menambah anggaran program
Kartu Prakerja sebesar 10 triliun rupiah menjadi 30 triliun rupiah dari sebelumnya 20 triliun rupiah
untuk mengurangi beban masyarakat di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat.
6