Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021

Judul PELAPORAN WLKP MENJADI INDIKATOR KESEJAHTERAAN PEKERJA
Nama Media Majalah Tempo
Newstrend WLKP Secara Online
Halaman/URL Pg58&59
Jurnalis *
Tanggal 2021-07-19 07:33:00
Ukuran 298x421mmk
Warna Warna
AD Value Rp 262.500.000

News Value Rp 1.312.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia terus menambah jumlah perusahaan yang
melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) secara daring. Perusahaan
cakupan ini dilakukan melalui sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan, pembayaran Video
digital, maupun pemasangan iklan. Video digital dan" iklan: akan ditampilkan di beberapa media
daring dan media sosial, seperti Facebook dan Instagram. Khusus video digital yang berisi
imbauan untuk melakukan WLKP secara daring yang disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah akan ditayangkan di beberapa titik videotron di wilayah Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi.

PELAPORAN WLKP MENJADI INDIKATOR KESEJAHTERAAN PEKERJA

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia terus menambah jumlah perusahaan yang
melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) secara daring. Perusahaan
cakupan ini dilakukan melalui sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan, pembayaran Video
digital, maupun pemasangan iklan. Video digital dan" iklan: akan ditampilkan di beberapa media
daring dan media sosial, seperti Facebook dan Instagram. Khusus video digital yang berisi
imbauan untuk melakukan WLKP secara daring yang disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah akan ditayangkan di beberapa titik videotron di wilayah Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi.

"Sedangkan video tutorial WLKP daring akan dimasukkan ke dalam Aplikasi Sistem
Ketenagakerjaan untuk mempermudah pemangku kepentingan mendaftarkan dan melaporkan
WLKP secara daring," kata Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan, ia
menjelaskan, setiap perusahaan wajib membuat laporan secara tertulis pada saat mendirikan,
menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan, atau membubarkan perusahaan. Laporan
harus disampaikan saban tahun secara tertulis kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Haiyani --- menuturkan, dengan menyampaikan laporan secara teratur, Kementerian
Ketenagakerjaan dapat menilai apakah program kesejahteraan pekerja/buruh di perusahaan
tersebut sudah tercapai, Indikasi itu bisa terlihat lantaran sebelum laporan ketenagakerjaan
10