Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021

diterima dan disahkan, perusahaan harus melengkapi sejumlah syarat terkait program
kesejahteraan pekerja/buruh.
Misalnya, kata dia, apakah perusahaan sudah terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan Jaminan Sosial dalam Hubungan Kerja di
Luar Jam Kerja (JSHK). "Itulah mengapa WLKP daring dapat menjadi indikator apakah
perusahaan telah melaksanakan program kesejahteraan bagi pekerja/buruh secara baik atau
belum," ucapnya.

Haiyani mengimbuhkan, pelaporan " ketenagakerjaan secara daring wajib. dilakukan supaya
perusahaan terhindar dari sanksi. Perusahaan yang lalai melaporkan data-data ketenagakerjaan,
ia menegaskan, akan dikenai hukuman berupa kurungan maksimal tiga bulan atau denda
maksimal Rp1 juta.

"Maka dari "itu," perusahaan wajib melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan dengan "teratur,
paling lambat 30 hari sebelum memindahkan, menghentikan, atau membubarkan perusahaan,"
kata Haiyani.

Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan 'menjadi salah satu persyaratan wajib yang ditetapkan
oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebelum perusahaan dapat mengajukan permohonan
menggunakan Tenaga Kerja Asing Tanpa adanya dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan, maka
dapat dipastikan perusahaan tidak bisa mengajukan permohonan izin Tenaga Kerja Asing.

Haiyani lantas menguraikan tata cara pelaporan melalui laman resmi WLKP daring di alamat
https://wajiblapor. kemnaker.go.id/. Infofinasi pertama yang wajib dilaporkan oleh perusahaan
adalah profil pengguna. Profil ini berisikan alamat surat elektronik dan kata kunci yang akan
digunakan untuk login di aplikasi WLKP. Selain itu, perusahaan juga diminta mengisi data-data
lain seperti nama - lengkap, nomor Kartu Tanda Penduduk, dan alamat pengurus perusahaan.
ts Informasi kedua "adalah. profil perusahaan.

Ia menjelaskan, perusahaan dapat mendaftar dalam dua -pilihan, yaitu sebagai kantor pusat
atau kantor cabang. Jika mendaftar sebagai kantor pusat, perusahaan dapat menambahkan
kantor cabang setelah proses registrasi selesai.

Sedangkan jika mendaftar sebagai kantor cabang, maka perusahaan hanya perlu menambahkan
kantor pusat ketika proses registrasi selesai. 1 2. Berikutnya ialah informasi perihal legalitas
perusahaan. Menurut Haiyani, dokumen legal perusahaan yang perlu dicantumkan di dalam
formulir WLKP daring adalah Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan, Nomor' Tanda Daftar
Perusahaan, Nomor Akta Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan, nama dan alamat
pemilik perusahaan, serta nama dan alimat pengurus perusahaan seperti direktur utama dan
direktur.

Selanjutnya, kata "dia, perusahaan harus mengisi data status perusahaan. Berdasarkan
kepemilikannya, perusahaan bisa berstatus sebagai perusahaan umum, persero, swasta,
perusahaan daerah, koperasi, yayasan, patungan, atau perseorangan. Sedangkan berdasarkan
pemodalannya, perusahaan bisa berstatus sebagai penanaman modal dalam negeri, penanaman
modal asing, joint venture, atau swasta nasional.

Informasi berikutnya yang "harus dicantumkan adalah ngfara asal perusahaan, apakah dari "
Indonesia atau negara lain. Selanjutnya tentu saja data ketenagakerjaan, baik tenaga kerja
Indonesia atau tenaga kerja asing. Tidak hanya itu, perusahaan mesti mencantumkan
kepesertaan di program jaminan sosial ketenagakerjaan, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan.

"Jika perusahaan tidak memberikan jaminan Bpjs Ketenagakerjaan, perusahaan akan dikenai
denda atau sanksi oleh pemerintah," kata Haiyani.

11