Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021
P. 93
Judul Buruh Usul Subsidi Upah Diberikan Lagi
Nama Media Rakyat Merdeka
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL Pg9
Jurnalis kpj
Tanggal 2021-07-18 05:50:00
Ukuran 175x92mmk
Warna Warna
AD Value Rp 31.500.000
News Value Rp 157.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
SEKJEN Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar meminta. Pemerintah
kembali memberikan subsidi upah untuk pekerja karena berencana memperpanjang PPKM
(Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat.
"Di masa PPKM Darurat ini, Pemerintah sebaiknya memberikan kembali Bantuan Subsidi Upah
(BSU) kepada pekerja yang terdampak," katanya. Jumat (16/7).
BURUH USUL SUBSIDI UPAH DIBERIKAN LAGI
SEKJEN Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar meminta. Pemerintah
kembali memberikan subsidi upah untuk pekerja karena berencana memperpanjang PPKM
(Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat.
"Di masa PPKM Darurat ini, Pemerintah sebaiknya memberikan kembali Bantuan Subsidi Upah
(BSU) kepada pekerja yang terdampak," katanya. Jumat (16/7).
Timboel mengatakan. PPKM Darurat berdampak bagi pekerja dan dunia usaha. Apalagi, saat ini
pemerintah berniat memperpanjang kebijakan tersebut.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Jawa Barat. Roy Jinto
Ferianto menilai, PPKM Darurat yang diperpanjang bakal berdampak besar pada
keberlangsungan hidup buruh.
'Khususnya di sektor pariwisata dan turunannya. Di Sektor ritel itu sudah pasti. Karena mereka
mengandalkan bagaimana penjualan. Ketika tidak ada penjualan, dan pemerintah tidak
memberikan subsidi pada industri tersebut, sudah pasti bakal terjadi PHK," ujarnya.
Namun, dakui Roy, dampak PPKM Darurat tidak sebesar waktu Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB). Sebab, waktu PPKM Darurat, tidak lama.
Ia menilai. PPKM Darurat yang dilakukan Pemerintah terbukti kurang efektif' menekan
penyebaran Covid-19. Karena, angka penularan masih tinggi. Kpj
92
