Page 100 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 OKTOBER 2019
P. 100
hingga revisi PP 78/2015. "Kami membicarakan bagaimana membangun iklim
investasi yang baik dan berkaitan dengan ketenagakerjaan," kata Jokowi dalam
Liputan6com.
Terkait PP 78/2015, sejauh ini sistem kenaikan upah tergantung dengan formula
inflasi dan ekonomi yang ditetapkan pemerintah. Ini yang diminta oleh serikat
diubah, menjadi perundingan musyawarah antara pekerja, pengusaha dan
pemerintah.
Dasar perhitungannya adalah kebutuhan hidup layak (KHL). Dan, untuk ini, menurut
Iqbal, presiden akan meninjau ulang. Yakni lewat perundingan tripartit, pengusaha,
buruh dan tim yang dibuat oleh presiden.
Ini adalah kali kesekian Jokowi menjanjikan perubahan sistem pengupahan.
Setidaknya, pada April lalu, Jokowi mengatakan akan mengubah PP 78/2015.
"Kita sepakat merevisi PP 78/2015. Kita harapkan dari serikat pekerja, dan buruh
senang. Tetapi di sisi lain dari perusahaan, dari pengusaha juga senang," kata
Jokowi kala itu, seperti dilansir Kontan.co.id.
Revisi UU No. 13/2003 berbahaya
RUU Ketenagakerjaan No. 13/2003 memang tidak masuk dalam kerangka tuntutan
utama demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini. Mahasiswa dan pelajar lebih fokus
pada penolakan RUU KUHP, pembuatan Perppu UU KPK baru, hingga RUU
Ketahanan dan Keamanan Siber.
Memang, RUU Ketenagakerjaan bukan materi yang dibahas di masa tugas akhir DPR
periode 2014-2019. Namun, keberadaan RUU ini membahayakan keberadaan buruh.
Setidaknya, itu yang dinilai oleh Ketua Departemen Hukum dan Advokasi
Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Nelson Saragih.
Page 99 of 161.
