Page 131 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 OKTOBER 2019
P. 131
bisa membuat kesenjangan sosial, mengancam demokrasi, bahkan menghilangkan
hak serta kesejahteraan buruh.
"Ibu pertiwi sedang menangis, ibu pertiwi sedang bersedih. Setan apa yang
merasuki pemerintah, setan apa yang merasuki pimpinan rakyat. Kami buruh ingin
sejahtera," tegas Fajrin dalam orasinya.
Massa kembali melanjutkan aksi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Provinsi Gorontalo. Kali ini mereka mendesak DPRD Provinsi Gorontalo
membuat surat tertulis ke presiden dan pimpinan DPR RI untuk tidak merevisi UU
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mereka juga meminta DPRD
menyampaikan kepada Badan Legislasi DPR RI untuk tidak memasukan revisi UU
Ketenagakerjaan ke program Legislasi Nasional ( Prolegnas ).
"Upah Minimum Provinsi di Jakarta dan Gorontalo sangat berbeda jauh. Tapi untuk
iuran itu disamakan dengan yang ada di pusat. Maka kami rasa buruh yang ada di
Gorontalo tidak mampu menyanggupi iuran tersebut. Jika iuran BPJS naik, maka
UMP Gorontalo harus naik juga," tutur Andrika Hasan, saat berorasi di depan kantor
DPRD Provinsi Gorontalo.
Menurut Andrika , saat diwawancara mengatakan, tiga tuntutan pada aksi kali ini
merupakan bentuk perjuangan kesejahteraan kaum buruh dan rakyat Indonesia.
Andrika menilai ada beberapa poin dalam UU Ketenagakerjaan yang tidak pro
terhadap rakyat. Antara lain poin penghapusan pesangon pekerja, lalu poin
penghilangan batasan jabatan tertentu untuk pekerja asing dan poin penghapusan
pasal mogok kerja atau pelarangan mogok kerja.
"Ini hanya digulirkan untuk kepentingan pengusaha, sehingga materi revisi banyak
menyimpang," pungkasnya.
---- Reporter : Rahmat Ali
Page 130 of 161.
