Page 133 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 OKTOBER 2019
P. 133
namanya kenaikan upah minimum berdasarkan perundingan dewan pengupahan
yang terdiri tiga unsur, buruh, pengusaha dan pemerintah. Bukan ditentukan
sepihak pemerintah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi," tegas dia.
Dia menambahkan, upah yang diterima buruh terlampau rendah akan memengaruhi
kinerja ekonomi. Upah rendah, akan berdampak pada turunnya daya beli dan
konsumsi. Ujung-ujungnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
"Itu terlalu kecil dan merugikan kaum buruh. Upah jadi kembali upah murah, daya
beli menurun, konsumsi menurun, pertumbuhan ekonomi tidak tercapai,"
tandasnya.
Berdasarkan pembicaraan ketika bertemu Presiden Joko Widodo beberapa waktu
lalu, jelas Iqbal, mantan walikota Solo itu menyatakan bakal melibatkan buruh
dalam proses revisi aturan yang berkaitan dengan nasib buruh. Termasuk revisi
Peraturan Pemerintah (PP) No 78/2015 tentang pengupahan.
"PP 78 akan direvisi beberapa minggu ke depan dengan membentuk tim bersama,
pengusaha, serikat buruh, dan juga dari pemerintah," imbuhnya. [azz]
Page 132 of 161.
