Page 136 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 OKTOBER 2019
P. 136
Adanya aksi tersebut jalan Pahlawan sebelah barat di depan Kantor DPRD dan
Gubernur Jateng ditutup karena massa buruh memenuhi jalan protokol tersebut.
"Kami menolak rencana revisi UU Ketenagakerjaan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan,
dan revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78/2015 tentang Pengupahan yang
merugikan buruh," kata seorang pengunjuk rasa, Zaenudin.
Menurut ia, pemerintah akan melakukan revisi UU Ketenagakerjaan dengan alasan
untuk menarik investor dari luar negeri.
Dalam revisi itu antara lain, akan menurunkan nilai pesangon, upah dinaikkan dua
tahun sekali, penggunaan outsourcing atau tenaga kontrak yang sebebas-
sebebasnya.
"UU Ketenagakerjaan yang ada ini sudah baik sehingga tidak perlu direvisi," ujar
Zaenudin.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah FSKMI Jateng, Aulia Hakim, menyatakan semestinya
yang direvisi adalah UU tentang Pasar Modal dibuat baik.
"Revisi UU Ketenagakerjaan telah membuat resah buruh di Jateng karena
merugikan mereka," ucap dia.
Perwakilam buruh diterima Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng Abdul Azis dan
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, Sri Puryono.
Abdul Azis, menyatakan UU Ketenagerjaan dan BPJS Kesehatan adalah kewenangan
pemerintah pusat. "Kami akan menyampaikan tiga tuntutan buruh Jateng ke pusat,"
ujar dia.
Senada dikatakan Sri Puryono yang akan menyampaikan tuntutan para buruh ke
Page 135 of 161.
