Page 49 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 OKTOBER 2019
P. 49
Ketenagakerjaan merugikan kaum buruh. Kedua, kata dia, buruh menolak kenaikan
iuran BPJS Kesehatan, khususnya kelas tiga, yang dinilai akan menurunkan daya beli
masyarakat, khususnya buruh.
Terakhir, buruh menagih janji Presiden Jokowi merevisi PP 78 soal Pengupahan agar
semakin menyejahterakan buruh. Ribuan massa buruh dari berbagai elemen
memadati Jalan Gatot Subroto di depan Restoran Pulau Dua, atau sekitar 200 meter
dari gerbang utama Gedung MPR/DPR/DPD RI, Rabu siang.
Mereka berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya untuk anggota DPR RI yang baru
saja dilantik, terkait isu-isu menyangkut kesejahteraan buruh seperti tolak upah
murah hingga soal tingginya iuran BPJS kesehatan. Kegiatan penyampaian aspirasi
ini dijaga oleh ratusan aparat kepolisian dan TNI.
Iuran BPJS Kesehatan naik Iuran BPJS Kesehatan akan dinaikkan per 1 Januari
2020. Nantinya iuran BPJS Kesehatan kelas I naik dari Rp 80.000 jadi Rp 160.000
per bulan, kelas II naik dari Rp 51.000 jadi Rp 110.000 per bulan.
Sementara iuran kelas III rencananya naik dari Rp 25.500 jadi Rp 42.000 per bulan.
Namun kenaikan iuran kelas III belum bisa dipastikan karena ditolak DPR.
Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf sebelumnya menyampaikan bahwa sejauh ini
DPR dan pemerintah sepakat tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas III.
"Pemerintah kan sudah menaikkan, DPR setelah berdiskusi panjang dengan
pemerintah akhirnya sepakat untuk kelas III tidak naik," kata Dede Yusuf selepas
acara Forum Merdeka Barat 9 di Kantor Kemenkominfo, Senin (16/9).
Dia mengatakan, iuran BPJS kelas III tidak dinaikkan terlebih dahulu karena hampir
60% peserta BPJS merupakan masyarakat dari ekonomi bawah. Sementara itu,
untuk kelas I dan kelas II, pihaknya menyerahkan kepada pemerintah untuk
Page 48 of 161.
