Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 108

"THR itu adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan
              non upah yang biasanya diberikan pada saat-saat momentum Hari Raya," ungkap Ida kepada
              media, Senin (5/4).

              Sejauh  ini,  Ida  belum  bisa  menyampaikan  mengenai  skema  pembayaran  THR  pada  2021.
              Menurutnya, hal itu masih dibahas di tim kerja Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan
              Badan Pekerja Tripartit Nasional.

              "Masukan sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut baik Depenas maupun Badan Pekerja
              Tripartit Nasional. Nanti akan disampaikan melalui rapat pleno Badan Pekerja Tripartit Nasional,"
              tutur Ida.

              Politikus  PKB  itu  menyatakan  Badan  Pekerja  Tripartit  Nasional  akan  memberikan  saran
              kepadanya terkait langkah-langkah yang harus diambil terkait pembayaran THR. Ia juga akan
              mendengarkan laporan dari tim kerja Depenas dalam mengambil keputusan pembayaran THR.

              "Kami akan mendengarkan laporan dari tim kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripartit Nasional,
              setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui surat edaran kepada pengusaha," jelas Ida.

              Sementara,  Ida  menyatakan  seluruh  pengaduan  terkait  pembayaran  THR  2020  sudah
              ditindaklanjuti oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Seluruh laporan
              itu akan menjadi bahan evaluasi pembayaran THR pada 2021.

              "Untuk laporan pengusaha yang belum membayarkan THR 2020 itu sudah ditindaklanjuti oleh
              pengawas pusat dan provinsi," katanya.

              Ia  menambahkan  mayoritas  pengaduan  terkait  dengan  tata  cara  pembayaran  THR.  Lalu,
              beberapa laporan yang masuk juga membahas soal pengawasan dan penegakan hukum bagi
              pelaku usaha yang tidak memenuhi pembayaran THR.
              "Semuanya sudah ditindaklanjuti," jelas dia.

              Sebagai  informasi,  pemerintah  mengizinkan  perusahaan  swasta  melakukan  tunda  atau  cicil
              pembayaran THR Keagamaan pada 2020. Namun, pembayaran THR yang dicicil atau ditunda ini
              tetap harus diselesaikan pada 2020.

              Izin ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020
              tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan
              dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).


























                                                           107
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113