Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021

Ringkasan

Pemerintah meminta pengusaha membayar tunjangan hari raya (THR) tahun ini kepada pegawai
secara penuh. Namun, kalangan buruh mendesak permintaan itu jangan hanya sekedar jargon.
"Tahun lalu THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen," kata
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah bertemu perwakilan Kamar
Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Kamis (1/4/2021), dikutip dari Antara.

AIRLANGGA MINTA THR DIBAYAR PENUH, BURUH: JANGAN HANYA JARGON

Pemerintah meminta pengusaha membayar tunjangan hari raya (THR) tahun ini kepada pegawai
secara penuh. Namun, kalangan buruh mendesak permintaan itu jangan hanya sekedar jargon.

"Tahun lalu THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen," kata
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah bertemu perwakilan Kamar
Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Kamis (1/4/2021), dikutip dari Antara.

Menurut Ketua Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) ini,
permintaan pemerintah ini muncul lantaran pengusaha sudah diberikan sejumlah stimulus Covid-
19. Selain itu, pemerintah juga telah melaksanakan program vaksinasi massal.

Pemerintah pada 2020 mengizinkan pengusaha menunda atau mencicil pembayaran THR bagi
karyawannya. Meski begitu, pembayaran tunjangan tersebut tetap harus diselesaikan pada akhir
tahun. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/6/HI.00.01/V/2020.

Pernyataan Airlangga ini ditanggapi dengan hati-hati oleh Kementerian Ketenagakerjaan. "Kami
melihat kira-kira (sektor usaha) yang terdampak masih ada atau nggak, atau bahkan mungkin
sebetulnya sudah tumbuh dan sudah tidak ada persoalan untuk memberikan THR sekaligus,"
kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, kepada Lokadata.id,
Senin (5/4) sore.

Menurut Anwar, opsi kebijakan THR tahun lalu bisa dicicil masih dibuka lantaran pemerintah
ingin memberikan ruang kepada sektor usaha yang terdampak. "Persoalannya mungkin buruh
butuh THR-nya cepat. Kalau dicicilnya kelamaan kan nanti sudah enggak terlalu relevan,"
katanya.
Dia menambahkan, sejauh ini pemerintah telah menggelar forum tripartit bersama asosiasi
pengusaha dan kalangan buruh untuk kebijakan THR tahun ini. Menurutnya, pemerintah akan
memutuskan kebijakan tersebut paling lambat awal Ramadan nanti.

Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Bob Azzam mengatakan, pelaku usaha
meminta kebijakan pembayaran THR disesuaikan dengan kondisi sektor usaha masing-masing.
Dia menyebut, bagi sektor usaha yang pulih misalnya, "tidak ada alasan untuk menunda THR",
sesuai dengan imbauan Menko Perekonomian.

Namun, kata Bob, bagi sektor yang masih terdampak seperti pariwisata, hotel, angkutan darat,
ritel, dan manufaktur, pengusaha berharap ada pelonggaran. Menurutnya, pelaku usaha
meminta bagi sektor yang belum pulih ini bisa diberi kesempatan untuk membicarakan
pembayaran THR secara bipartit.
"Saya rasa dalam situasi non pandemi pun bagi perusahaan yang nggak mampu juga bisa
dibicarakan. Sedangkan bagi yang mampu diharapkan dapat melaksanakan THR dengan baik,"
kata Bob kepada Lokadata.id.

104