Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 101
"Kemampuan perusahaan pascapandemi Covid-19 menjadi pertimbangan utama yang dijadikan
acuan dalam menentukan THR tahun ini," ujar Adi ketika dihubungi, Senin (5/4/2021).
Sejauh ini, belum ada informasi publik mengenai kondisi rill serta spesifik terkait dengan
kemampuan bayar THR perusahaan-perusahaan di Tanah Air. Hasil pemeriksaan Pengawas
Ketenagakerjaan disebut belum diserahkan oleh Kemenaker kepada pemangku kepentingan
lainnya.
Selain itu, lanjutnya, perkembangan pembahasan THR antara pemerintah, korporasi, dan serikat
pekerja sejauh ini belum membahas hal-hal substansial. Melainkan, hanya sekedar
bersinggungan dalam pembahasan utama mengenai program kerja secara keseluruhan.
Berdasarkan informasi dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi
Sukamdani, sebagian besar perusahaan di Tanah Air masih berjuang untuk lepas dari dampak
pandemi Covid-19 dan tidak menutup kemungkinan ketidakmampuan bayar seperti 2020 akan
terjadi kembali.
Berdasarkan data Posko pengaduan THR Kementerian Ketenagakerjaan, tercatat sebanyak 336
perusahaan diadukan oleh 453 pengaduan yang berasal dari pekerja/buruh pada 2020.
Perusahaan-perusahaan tersebut dilaporkan karena dianggap melakukan pelanggaran
pembayaran THR.
Lebih terperinci, dari 453 pengaduan pembayaran THR tersebut, sebanyak 146 pengaduan akibat
THR belum dibayarkan, 3 pengaduan THR belum disepakati, 78 pengaduan akibat THR terlambat
bayar, dan 226 pengaduan akibat THR tidak dibayarkan.
Terkait dengan hal tersebut, sejauh ini belum ada tindakan lebih lanjut oleh Kemenaker.
Bisnis sudah menghubungi Kemenaker menanyakan perihal tersebut, sampai dengan berita ini
dituliskan belum mendapatkan respons.
100
