Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 100

Judul               Aturan THR Belum Ada Titik Terang, Desakan pada Pengusaha Kian
                                    Deras
                Nama Media          bisnis.com
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://ekonomi.bisnis.com/read/20210405/12/1376850/aturan-thr-
                                    belum-ada-titik-terang-desakan-pada-pengusaha-kian-deras
                Jurnalis            Rahmad Fauzan
                Tanggal             2021-04-05 18:04:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              positive  -  Adi  Mahfud  (Wakil  Ketua  Dewan  Pengupahan  Nasional  (Depenas))  Kemampuan
              perusahaan pascapandemi Covid-19 menjadi pertimbangan utama yang dijadikan acuan dalam
              menentukan THR tahun ini



              Ringkasan

              Pembahasan  pembayaran  tunjangan  hari  raya  (THR)  2021  yang  masih  berlangsung  belum
              menunjukkan perkembangan berarti. Namun, desakan bagi perusahaan agar membayar THR
              secara penuh kian terasa. Terakhir, Menteri Koordinasi Perekonomian Airlangga Hartarto secara
              terbuka meminta perusahaan membayar penuh.


              ATURAN THR BELUM ADA TITIK TERANG, DESAKAN PADA PENGUSAHA KIAN DERAS


              , JAKARTA - Pembahasan pembayaran tunjangan hari raya (THR) 2021 yang masih berlangsung
              belum menunjukkan perkembangan berarti.

              Namun,  desakan  bagi  perusahaan  agar  membayar  THR  secara  penuh  kian  terasa.  Terakhir,
              Menteri  Koordinasi  Perekonomian  Airlangga  Hartarto  secara  terbuka  meminta  perusahaan
              membayar penuh.

              Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfud mengatakan pihaknya belum
              menerima laporan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) hasil dari pemeriksaan yang
              dilakukan secara langsung ke perusahaan-perusahaan di Tanah Air.
              Laporan  tersebut  dinilai  vital  lantaran  kontennya  mencakup  informasi  mengenai  kondisi  riil
              perusahaan-perusahaan di Indonesia. Termasuk, informasi yang lebih spesifik bagaimana kondisi
              riil dunia usaha Tanah Air; berapa banyak perusahaan yang mampu membayar, dan berapa
              banyak yang tidak.

                                                           99
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105