Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 40
Judul Soal THR, Menaker tunggu laporan Dewan Pengupahan dan Tripartit
Nama Media jateng.antaranews.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://jateng.antaranews.com/berita/374650/soal-thr-menaker-
tunggu-laporan-dewan-pengupahan-dan-tripartit
Jurnalis Wisnu Adhi Nugroho
Tanggal 2021-04-05 21:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan mendengarkan laporan dari tim
kerja Dewan Pengupahan Nasional dan Badan Pekerja Tripartit Nasional. Setelah itu, baru
diambil langkah-langkah tertentu serta dikeluarkan ketentuan melalui surat edaran kepada
pengusaha
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ada sanksi administrasi bagi pengusaha atau
perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban membayar THR
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Seluruh laporan yang didominasi pengaduan
itu akan menjadi bahan evaluasi kami pembayaran THR pada 2021
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah masih menunggu laporan tim kerja Dewan Pengupahan
Nasional dan Badan Pekerja Tripartit Nasional sebelum menyusun serta mengesahkan ketentuan
skema pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja saat pandemi COVID-19. "Kami akan
mendengarkan laporan dari tim kerja Dewan Pengupahan Nasional dan Badan Pekerja Tripartit
Nasional. Setelah itu, baru diambil langkah-langkah tertentu serta dikeluarkan ketentuan melalui
surat edaran kepada pengusaha," katanya usai membuka Musyarawah Nasional II Federasi
Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di Semarang, Senin.
SOAL THR, MENAKER TUNGGU LAPORAN DEWAN PENGUPAHAN DAN TRIPARTIT
Semarang - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah masih menunggu laporan tim kerja Dewan
Pengupahan Nasional dan Badan Pekerja Tripartit Nasional sebelum menyusun serta
mengesahkan ketentuan skema pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja saat
pandemi COVID-19.
"Kami akan mendengarkan laporan dari tim kerja Dewan Pengupahan Nasional dan Badan
Pekerja Tripartit Nasional. Setelah itu, baru diambil langkah-langkah tertentu serta dikeluarkan
39
