Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 87

Presiden Jokowi menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai
              tugas  dan  wewenang  masing-masing  dalam  mendukung  implementasi  program  Jamsostek,
              seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran masing-masing.

              Dalam  inpres  tersebut  presiden  menegaskan  bahwa  seluruh  pekerja  penerima  upah,  bukan
              penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara
              dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJAMSOSTEK.

              Sedangkan  upaya penegakan  kepatuhan  kepada  badan  usaha  atau pemberi  kerja, termasuk
              menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program
              Jamsostek menjadi tugas Jaksa Agung yang juga termasuk sebagai pelaksana Inpres 2/2021
              tersebut.

              Presiden  Jokowi  secara  khusus  juga  meminta  Menko  PMK  untuk  memberikan  laporan
              pelaksanaan inpres secara berkala setiap 6 bulan.

              Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya
              kepada Presiden Joko Widodo serta menyambut baik Inpres ini serta akan memastikan seluruh
              jajarannya  untuk  berkoordinasi  secara  proaktif  juga  berkolaborasi  dengan  seluruh
              Kementerian/Lembaga  dan  pimpinan  daerah  serta  Kejaksaan  Agung  untuk  mengawal
              implementasinya.
              BPJAMSOSTEK segera bergerak mempersiapkan sistem administrasi, prasarana dan sarana yang
              dibutuhkan serta seluruh personil BPJAMSOSTEK untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan
              stakeholder di seluruh Indonesia "Ini pekerjaan besar bagi kita semua. Kami juga memastikan
              telah  menyelesaikan  semua  pekerjaan  rumah  kami,  seperti  meningkatkan  pelayanan  dengan
              mengedepankan  digitalisasi.  Juga  terus  memberikan  edukasi  kepada  seluruh  masyarakat,
              termasuk di dalamnya stakeholder pemerintahan," tegasnya.

              Anggoro menambahkan bahwa sosialisasi masif dipandang perlu karena pengetahuan mengenai
              Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJAMSOSTEK sebagai lembaga penyelenggaranya harus
              terus dijaga konsistensinya.

              "Semoga dengan adanya Inpres ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial
              ketenagakerjaan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai
              kesejahteraan," pungkas Anggoro.

              Sementara, ditengah kesibukan Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Surabaya Rungkut, Rudi
              Susanto  turut  berpesan  kepada  perusahaan  yang  belum  mendaftarkan  para  pekerjanya  ikut
              dalam program jaminan pekerjanya.

              "Dalam pekerjaan apapun semua berisiko pada tenaga kerja sehingga dipandang perlu untuk
              melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja, meskipun demikian seluruh pekerja diharapkan
              tetap memperhatikan keselamatan kerja dan tetap mematuhi protokol kesehatannya, ujarnya.
              Di kesempatan yang sama, Rudi menyampaikan, hingga April 2021 ini BPJAMSOSTEK Cabang
              Surabaya Rungkut telah mencapai kepesertaan perusahaan aktif sebesar 3.893, Tenaga kerja
              aktif penerima upah sebesar 130.058, dan Tenaga kerja aktif bukan penerima upah sebesar
              11.688.
              [geh.ira].







                                                           86
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92