Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 89
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta
pengusaha membayar penuh tunjangan hari raya (THR) Lebaran pekerja tahun ini.
Hal ini mengingat, pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif bagi para pelaku usaha di
tengah pandemi Covid-19, sehingga pengusaha diharapkan memanfaatkan insentif tersebut
dengan baik.
"THR tentu pada saatnya akan kami sampaikan, proses sekarang pembahasan di tim kerja dewan
pengupahan nasional dan badan pekerja tripartit nasional. Masukannya sudah disusun oleh
kedua tim kerja tersebut baik Depenas maupun Tripartit nasional," kata Ida di Jakarta, Senin
(5/4/2021).
Selanjutnya, hasil pembahasan akan disampaikan melalui rapat pleno tripartit nasional.
Tripartit nasional ini memberikan saran kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah
terkait dengan THR.
"Tentu saja secara umum kami sampaikan, THR itu adalah kewajiban pengusaha yang
dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan nonupah biasanya diberikan pada saat-saat
momentum Hari Raya," tegas dia.
Di sisi lain, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyoroti masih banyaknya THR
pekerja di tahun 2020 yang belum dibayarkan.
Demikian juga yang sudah diperjanjikan untuk dicicil pun hingga saat ini cicilan THR-nya belum
selesai.
Namun, menurut Ida, laporan terkait belum beresnya pembayaran THR tahun 2020 sudah
ditindaklanjuti oleh Disnaker Provinsi dan Disnaker Kabupaten Kota.
Dia bilang, pada waktu itu, lebih besar pengaduan mengenai cara pembayara THR.
Selanjutnya, barulah pengaduan atau laporan tentang pengawasan penegakan hukumnya bagi
pelaku usaha yang tidak memenuhi pembayaran THR tersebut.
Ia memastikan, semuanya sudah ditindaklanjuti.
"Ini akan menjadi bahan kita untuk membahas pembayaran THR 2021, untuk laporan pengusaha
yang belum membayarkan THR tahun 2020 itu sudah ditindak lanjuti oleh Pengawas Pusat dan
Pengawas Provinsi," kata Ida.
Ida mengatakan, jika perusahaan menunggak pembayaran THR, maka dari pihak Kemenaker
akan menindaklanjuti berdasarkan laporan dari tim kerja Depenas dan Badan Pekerja Trpartit
Nasional.
Setelah itu akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran kepada pengusaha.
88
