Page 214 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 214
Ringkasan
Puluhan ribu buruh dari sejumlah serikat kerja di berbagai daerah, termasuk Jawa Barat akan
melakukan aksi unjuk rasa dan mogok nasional mulai tanggal 5-8 Oktober mendatang. Ketua
Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PP FSP TSK SPSI) Provinsi Jawa Barat yang juga Presidium Aliansi Gerakan
Kesejahteraan Nasional (Gekanas), Roy Jinto, mengatakan, aksi tersebut, sebagai bentuk
penolakan menyusul akan disahkannya Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta
Kerja Klaster Ketenagakerjaan yang merupakan hasil pembahasan antara Panitia Kerja (Panja)
dan pemerintah pada Kamis (8/10/2020) mendatang.
DEMO BURUH DIMULAI HARUS PATUHI PROKES COVID-19
BANDUNG, (PR) --- Buruh dan pekerja di Jawa Barat kecewa dengan sikap mayoritas DPR RI
yang sepakat dengan pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Mereka sama sekali tidak
menunjukkan keberpihakan pada kaum pekerja. Atas kekecewaan tersebut, buruh menyatakan
akan melakukan aksi nasional penolakan dengan cara melakukan demontrasi.
"Kaum buruh kecewa dan marah kepada DPR RI karena DPR RI tidak mencerminkan sebagai
wakil rakyat dimana rakyat khususnya kaum buruh jelas menolak omnibus law RUU Cipta Kerja
khususnya klaster ketenagakerjaan," ujar Roy Jinto Ferianto Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP
TSK SPSI/Presedium Aliansi Gekanas, Senin (5/10/2020).
Dikatakan Roy, pembahasan terus dilakukan DPR baik pada hari libur sampai tengah malam. Hal
tersebut mengindikasikan bahwa RUU Cipta Kerja ini sedang kejar tayang sehingga pembahasan
terus dilakukan di
tengah pandemi Covid-19.
"Dalam situasi pandemi seperti ini kami menilai omnibus law RUU Cipta Kerja tidak akan
menjawab persoalan ekonomi maupun investasi karena dengan terus meningkatnya angka
positif Covid-19 di Indonesia investor pun tidak akan masuk ke Indonesia, justru seharusnya
pemerintah dan DPR RI fokus pada penanganan Covid-19. Faktanya justru sebaliknya malah
kebut pembahasan dan pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja," ujar dia.
Menurut Roy, pada 6 sampai 8 Oktober 2020 kaum buruh akan melakukan aksi nasional untuk
menolak omnibus law RUU Cipta Kerja. Aksi ini upaya terakhir kaum buruh untuk menjegal agar
Omnibus law RUU Cipta Kerja ini tidak disahkan.
Aksi kaum buruh dilaksanakan secara konstitusional sesuai dengan UUD 1945, UU 9/1998 dan
pasal 4 UU 21/2000, dengan tetap melaksanakan protokol Covid-19 dengan memakai masker,
bawa handsanitizer, jaga jarak, dan lainnya serta
akan berjalan secara tertib dan damai.
Dari Cimahi, buruh Kota Cimahi dari berbagai serikat buruh/serikat Pekerja (SB/SP) bakal gelar
aksi unjuk rasa dan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020. Buruh meminta RUU Cipta Kerja
tak diresmikan karena menindas hak-hak buruh.
"Seluruh anggota SB/SP di kota Cimahi, yakni SBSI 92, SPSI, SPN, SPMI dan KASBI, berikut
masyarakat buruh yang tidak berserikat akan melakukan aksi unjuk rasa dan mogok nasional,"
ujar Ketua DPC Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 92 Kota Cimahi, Asep Jamaludin, Senin
(5/10/2020).
Imbauan
213
