Page 218 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Pengesahan RUU Cipta Kerja dihadiri langsung pewakilan pemerintah. Di antaranya, Menko
Perekonomian Airlangga I lartarto. Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri
Hukum dan H AM Yasonna Laoly.

''Kepada seluruh anggota, saya memohon persetujuan dalam forum rapat peripuma ini, bisa
disepakati?" kata Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin selaku pemimpin Sidang Paripurna. Aziz
langsung mengetuk palu, usai peserta rapat menyatakan setuju.

Sementara itu, di luar Gedung DPR, aksi penolakan sejumlah organisasi buruh tetap terjadi.
Namun, unjuk rasa para buruh tidak lagi terkonsentrasi di depan Gedung DPR. Ada yang sempat
sampai ke Jalan Pemuda Senayan, lantas diperintahkan pihak kepolisian untuk putar balik.

Begitupun dengan serikat pekerja yang berasal dari wilayah Bekasi. Para buruh sudah dicegat
sebelum berhasil masuk ke Jakarta. Beberapa sekretariat buruh di kawasan industri itu
ditongkrongi TNI dan Polisi. Meskipun tidak bisa berangkat, para buruh ini tetap menggelar
demonstrasi menolak RUU yang disingkat Ciptaker itu.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menjelaskan, kenapa menahan
buruh untuk demo di DPR. Alasannya adalah PSBB di DKI Jakarta. "Izin keramaiannya tidak kita
berikan kepada para pendemo," ujar Yusri, di Polda Metro Jaya, kemarin.

Sementara itu, di Istana Negara, dua bos serikat pekerja diketahui menghadap Presiden Jokowi,
kemarin. Pertama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani
Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia

(KSPI) Said Iqbal.

Usai pertemuan, tidak banyak informasi yang disampaikan dua pimpinan organisasi buruh
terbesar di Indonesia itu. Andi Gani hanya menjawab dua kata, ketika menjawab pertanyaan:
sejak kapan dipanggil bertandang ke Istana? "Tadi malam," jawabnya singkat, sambil
melambaikan tangan, berlalu seiring mobil listrik berstiker logo HUT RI ke-75 itu tancap gas.

Apa ada kaitannya kedua bos buruh itu ke Istana dengan demo RUU Ciptaker? Tenaga Ahli
Utama Kantor Staf Presiden atau KSP, Donny Gahral Adian mengatakan, pertemuan Jokowi
dengan 2 bos serikat pekerja ini adalah silaturahmi biasa. Namun, ia tidak menampik, dalam
pertemuan itu turut membahas persoalan UU Ciptaker dan rencana aksi demo dan mogok buruh.

Meskipun tidak spesifik.

"Cuma tukar pikiran dengan serikat buruh. Tidak berhubungan dengan demo. Itu (demo buruh)
adalah ruang dalam berdemokrasi. (Pertemuan itu) bukan untuk meredam demo tanggal 8,"
kata Donny, dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka, tadi malam.

Menurutnya, pengesahan RUU Ciptaker yang sempat ditunda oleh Presiden Jokowi, April lalu,
sudah melewati proses yang maksimal dalam menyerap aspirasi dari berbagai kelompok
kepentingan. Termasuk kelompok buruh. Jika masih ada yang tidak puas, ia menyarankan agar
menempuh jalur hukum lain, yakni judicial review.

Di tempat terpisah, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah angkat bicara soal rencana buruh
menggelar mogok nasional terkait pengesahan RUU Ciptaker. Ida meminta para buruh
memikirkan ulang rencana tersebut.

Politisi PKB itu mengklaim pemerintah sudah banyak mengakomodir aspirasi buruh di dalam UU
Ciptaker. Terkait aturan PKWT, outsourcing dan syarat PHK yang dipersoalkan, kata Ida, semua
masih mengacu pada UU lama. Sedangkan soal upah juga masih mengakomodir adanya UMK.

217