Page 223 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 223
dalam UU Ketenagakerjaan," jelas Airlangga ketika memberikan paparan seusai pengesahan
RUU Cipta Kerja, Senin (5/10/2020).
Di dalam UU Cipta Kerja, pasal mengenai hak cuti pekerja tertuang dalam pasal 79 Bab
Ketenagakerjaan. Namun demikian, tidak ada klausul dalam beleid tersebut yang menjelaskan
mengenai cuti haid atau melahirkan. Di dalam pasal 79 ayat (1) draft RUU tersebut dijelaskan,
pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja.
Selanjutnya dijelaskan, waktu istirahat untuk di antara jam kerja diberikan paling sedikit
setengah jam setelah bekerja selama empat jam terus menerus dan waktu istirahat tidak
termasuk dalam jam kerja.
Sementara itu untuk istirahat mingguan diatur satu hari untuk enam hari dan kerja dalam satu
minggu. Di sisi lain, untuk cuti wajib tahunan wajib diberikan paling sedikit 12 hari kerja setelah
pekerja tersebut bekerja selama 12 bulan atau satu tahun.
"Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama," tulis ayat (4) pasal tersebut.
Adapun selain waktu istirahat dan cuti yang telah dijelaskan di atas, perusahaan dapat
memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja sama. Berdasarkan naskah UU Cipta Kerja yang diterima Kompas.com dari
Badan Legislasi DPR, Senin (5/10/2020), ketentuan Pasal 79 yang mengatur waktu istirahat dan
cuti pekerja diubah.
Pasal 79 ayat (2) huruf (b) dalam Bab IV UU Cipta Kerja mengatur, pekerja wajib diberikan
waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu.
Ketentuan ini mengubah aturan dalam UU Ketenagakerjaan yang menyatakan, pekerja wajib
diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu atau dua
hari untuk lima hari kerja dalam satu minggu.
Selain itu, Pasal 79 juga menghapus istirahat panjang dua bulan bagi pekerja yang telah bekerja
selama enam tahun berturut-turut.
Pasal 79 ayat (3) UU Cipta Kerja hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari
kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.
Pasal 79 Ayat (4) menyatakan, pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Kemudian Pasal 79 ayat (5) menyebut, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang
yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Adapun UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa perusahaan wajib memberikan istirahat panjang
sekurang-kurangnya dua bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-
masing satu bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja enam tahun berturut-turut.
Ketentuan ini berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja enam tahun.
Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 79 ayat (2) huruf (d).
Pada dua ayat lainnya, disebutkan hak istirahat panjang berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja
di perusahaan tertentu yang diatur dengan keputusan menteri.
222
