Page 222 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 222
Judul Cuti Hamil dan Cuti Haid Tak Hilang di UU Cipta Kerja, Ini
Penjelasannya
Nama Media jabar.tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2020/10/06/cuti-hamil-dan-cuti-haid-tak-
hilang-di-uu-cipta-kerja-ini-penjelasannya
Jurnalis Ravianto
Tanggal 2020-10-06 05:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Mekanisme PHK juga
tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Selain itu, RUU Cipta Kerja
tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan
Ringkasan
Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja sudah disahkan DPR menjadi undang-undang
pada Senin (5/10/2020) hari ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
pun menjamin RUU Cipta Kerja tersebut tidak akan menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil
yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan.
CUTI HAMIL DAN CUTI HAID TAK HILANG DI UU CIPTA KERJA, INI
PENJELASANNYA
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja sudah disahkan
DPR menjadi undang-undang pada Senin (5/10/2020) hari ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun menjamin RUU Cipta Kerja
tersebut tidak akan menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang diatur dalam UU
Ketenagakerjaan. ( hak cuti haid dan cuti hamil masih ada di UU Cipta Kerja ) Aturan RUU Cipta
Kerja, Pemerintah Membolehkan Perusahaan Mem-PHK Karyawan dengan 14 Alasan Ini SAH!
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Meski Memantik Demonstrasi Berjilid-
jilid Selain itu, mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK) juga tetap mengikuti persyaratan
yang diatur dalam UU yang sudah ada.
"Mekanisme PHK juga tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan.
Selain itu, RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang telah diatur
221
