Page 225 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Ringkasan

Cuti haid dan hamil bagi pekerja tidak dilarang dalam RUU Cipta Kerja yang disahkan dalam
rapat paripurna DPR Senin (5/10). "RUU tentang Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid
dan cuti hamil yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan," ujar Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR
Supratman Andi Agtas, Senin (5/10). Selain itu, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan
persyaratannya tetap mengikuti aturan dalam UU tentang Ketenagakerjaan. Untuk peningkatan
perlindungan kepada pekerja , pemerintah menerapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP).

TIDAK MENGHILANGKAN CUTI HAMIL

Cuti haid dan hamil bagi pekerja tidak dilarang dalam RUU Cipta Kerja yang disahkan dalam
rapat paripurna DPR Senin (5/10). "RUU tentang Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid
dan cuti hamil yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan," ujar Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR
Supratman Andi Agtas, Senin (5/10).

Selain itu, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan persyaratannya tetap mengikuti aturan dalam
UU tentang Ketenagakerjaan. Untuk peningkatan perlindungan kepada pekerja, pemerintah
menerapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Dengan tidak mengurangi manfaat JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKM (Jaminan Kematian),
JHT (Jaminan Hari Tua), dan JP (Jaminan Pensiun) yang tidak menambah beban iuran dari
pekerja atau pengusaha." ujar Supratman.

RUU Cipta Kerja, kata Supratman. merupakan RUU yang disusun dengan menggunakan metode
omnibus law. Terdiri dari 15 Bab dan 174 Pasal, yang berdampak terhadap 1203 Pasal dari 79
UU terkait dan terbagi dalam 7197 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

"Pembahasan DIM dilakukan oleh panitia kerja secara detail, intensif, dan tetap mengedepankan
prinsip musyawarah untuk mufakat yang dimulai dari tanggal 20 April sampao 3 Oktober 2020."
ujar Supratman.

Selain itu. ada sejumlah poin yang telah disetujui selama pembahasan RUU Cipta Kerja. Beberapa
di antaranya terkait pesangon, upah minimum, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Terkait Upah
Minimum Kabupaten /Kota (UMK). pemerintah dan DPR juga sepakat untuk tetap dijalankan
dengan syarat atau kriteria tertentu. UMK juga tetap ada menyesuaikan inflasi dan tidak dikelom-
pokan secara sektoral.

Kerek daya saing Pengusaha meyakini pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta
Kerja (Omnibus Law Ciptaker) menjadi Undang-Undang dapat mengerek daya saing Indonesia.
Khususnya dalam hal tenaga kerja.

"Sebab, apabila RUU Cipta Kerja tidak dilakukan maka daya saing pencari kerja kita relatif rendah
dibanding negara lain." ujar Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang
Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani kepada Kompas.com. Senin (5/10).

Ia mengatakan, jika daya saing rendah maka akan membuat Investasi pindah ke negara lain
yang lebih kompetitif. Ini akan sejalan dengan pencip-taan lapangan kerja yang Juga beralih ke
negara lain, bukan ke Indonesia.
"Maka penduduk yang tidak atau belum bekerja akan semakin tinggi, yang akhirnya Indonesia
akan terjebak dalam middle income trap." kata dia. (Tribunnews/ Kompas.com)

224