Page 228 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 228
Ringkasan
Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menolak aksi mogok kerja dan demo buruh terkait
pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Sebab, aksi itu dapat mengganggu produktivitas
dan berpotensi meningkatkan kasus Covid-19.
DEMO BURUH GANGGU PRODUKTIVITAS
Oleh Leonard Al Cahyoputra
Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menolak aksi mogok kerja dan demo buruh terkait
pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Sebab, aksi itu dapat mengganggu produktivitas
dan berpotensi meningkatkan kasus Covid-19.
Serikat pekerja berencana melakukan mogok kerja dan demo pada 6,7, dan 8 Oktober 2020
untuk menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Adapun RUU Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR
menjadi UU dalam Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2020-2021, Senin (5/10).
Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko mengatakan, pihaknya mengimbau kepada seluruh
perusahaan anggota Aprisindo dan mitra usahanya (supplier) untuk tetap bekerja/ berproduksi
seperti biasa. Ini untuk tetap menjaga produktivitas industri dalam memenuhi komitemen
kontrak bisnisnya dengan pembeli.
"Jangan sampai produktivitas industri terganggu, karena aksi demo dan mogok kerja, yang bisa
merusak citra dan kredibilitas industri alas kaki di mata buyer dunia," ujar dia.
Aprisindo, kata dia, mengimbau kepada seluruh anggota untuk bisa menjaga kondisi di
perusahaan tetap kondusif. Mereka juga mengimbau kepada seluruh anggota untuk mengajak
pekerja dan serikat pekerja mengikuti ketentuan perundang-undangan mengenai mogok kerja,
sebagaimana termuat dalam surat edaran Apindo Nomor : 293/DPN/I.3/3B/IX/20 tentang
Himbauan Terkait Rencana Mogok Nasional.
"Kita mengimbau semua pihak menghindari penyebaran Covid-19, dengan tidak ikut
berpartisipasi dalam aksi demo dan mogok nasional tersebut," kata Eddy.
Dia menerangkan, salah satu visi Aprisindo adalah menciptakan iklim investasi dan usaha yang
kondusif agar dapat berkompetisi di tingkat global. Atas dasar itu, Aprisindo mendukung
pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan UU Cipta Kerja. "Kami berkeyakinan
UU Cipta Kerja akan menjadi salah satu daya tarik untuk menarik investasi baru dan perluasan
kapasitas industri pada sektor alas kaki di Indonesia," ujar Eddy.
Sementara itu, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI
Jakarta Sarman Simanjorang khawatir mogok kerja serikat buruh yang diikuti oleh aksi unjuk
rasa berpotensi menjadi klaster penyebaran Covid-19 baru. Di tengah pandemi Covid-19, pekerja
seharusnya turut membantu pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19
"Selama enam bulan perekonomian kita stagnan akibat pandemi ini, sehingga pengusaha
terpaksa melakukan PHK dan merumahkan hampir 3,06 juta pekerja. Hal ini semakin menambah
angka pengangguran kita yang saat ini mencapai 7,05 juta orang, ditambah 2,24 juta angkatan
kerja baru yang lulus setiap tahun," kata Sarman.
Mogok kerja, kata Sarman, memang hak dasar Pekerja yang diatur dalam UU Nomor 13 tahun
2020. Namun, berdasarkan aturan tersebut, mogok kerja hanya sah, apabila pengusaha dan
serikat pekerja gagal melakukan perlindungan. Serikat Pekerja juga wajib memberitahukan
rencana tersebut kepada pengusaha dan dinas tenaga kerja secara terulis tujuh hari sebelum
227
