Page 309 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

JANJI PERLINDUNGAN BURUH PHK DI UU CIPTA KERJA

Pemerintah menjadikan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang akan membawa manfaat bagi buruh. RUU ini akan memberikan perlindungan
bagi buruh saat Pemutusan hubungan Kerja (PHK).

Menteri Koordinat or Bidang Perekonomian Airlangga Gitu bilang, Pandemi Covid-19 seperti
sekarang, buruh membutuhkan skema perlindungan baru. "Skema perlindungan ini adalah
program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang memberikan manfaat yaitu cash benefit atau
uang tunai, dan pelatihan untuk upgrading maupun reskilling, akses informasi pasar tenaga kerja
bagi buruh," kata Airlangga di Gedung DPR, Senin (5/1) usai menghadiri Sidang Paripurna DPR
agenda pengesahan UU Cipta Kerja

Dengan UU Cipta Kerja ini, kata Airlangga, negara hadir untuk memberikan kepastian pemberian
pesangon bagi buruh PHK melalui JKP yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah akan
berkontribusi dalam penguatan dana yang akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.
"Program jaminan kehilangan pekerjaan tidak mengurangi hak jaminan kecelakaan kerja,
jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan tanpa membebani iuran kepada
pekerja atau pengusaha," ujar Airlangga.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan,
soal pesangon, pemerintah ingin memberikan jaminan agar hak - hak pekerja bisa diterima
dengan skema baru. Sebab, kajian pemerintah menyebutkan kemungkinan sebagian perusahaan
yang tidak menjalankan kewajiban pemberian pesangon yang diatur sebelumnya. Pengusaha
menganggap skema pembayaran pesangon yang lama terlalu memberatkan.

Berdasarkan catatan KONTAN, di UU No 13 Tahun 2003 menyebut pembayaran pesangon buruh
PHK dengan masa kerja 8 tahun lebih uang pesangon yang diberikan paling sedikit 9 kali gaji
ditambah penghargaan masa kerja 10 kali giyi. Di UU Cipta kerja poin ini diubah menjadi paling
Proses penyusunan UU Cipta Kerja bertentangan UU No 12/2011 sedikit diubah menjadi paling
banyak atau maksimal. Aturan ini dapat diartikan pengusaha boleh tidak membayar pesangon
atau 0 kali gaji. Karenanya buruh menolak keras dan minta agar poin ini dikembalikan pada
aturan yang ada di UU No 13 Tahun 2003.
Buruh menolak

Selain masalah pesangon Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Mirah Sumirat
menyebut beleid ini akan menurunkan kesejahteraan buruh di Indonesia. Sebab UU Cipta Kerja
membolehkan alih daya selamanya.

"Kenapa menurunkan karena UU yang berlaku eodsting itu turun dan hilang dari mulai kontrak
seumur hidup, out-sourching juga diperluas, pesangon juga dikurangi, lalu upah minimum
sektoral dan upah minimum provinsi juga ada syaratnya. Nah ini yang juga yang bisa
menurunkan kesejahteraan. UU apapun harusnya lebih baik bukan lebih buruk," imbuhnya.

Timboel menekankan di masa pandemi saat ini mogok dan demo dari para buruh/pekerja akan
menjadi potensi penyebaran Covid-19, maka pemerintah diminta untuk menunda pengesahan
RUU Cipta Kerja yang jadi alasan buruh/pekerja demo.

Namun karena pemerintah dan DPR sudah resmi mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU,
maka satu-satunya jalan yang bisa dilakukan oleh buruh adalah mengajukan igi materi Undang-
Undang ini kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi UU ini baru bisa terlaksana jika
pemerintah telah resmi mengundangkan RUU Cipta Kerja ini dalam lembaran negara.

308