Page 305 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Judul Beleid Baru
Nama Media Kontan
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg15
Jurnalis Tajuk Rencana
Tanggal 2020-10-06 04:26:00
Ukuran 195x137mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 24.862.500

News Value Rp 74.587.500
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan
Senin (5/10) petang kemarin, Pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan UU Cipta Kerja (UU
Ciptaker) dalam rapat paripurna. RUU Ciptaker dalam metode omnibus law ini sudah dibahas
secara intensif dari 20 April hingga 3 Oktober 2020 lalu. Salah satu alasan pembahasan yang
ngebut di tengah pandemi karena Pemerintah yakin, UU Ciptaker bisa mengundang investor
masuk ke Indonesia, meski kondisi sulit seperti sekarang.

BELEID BARU

Senin (5/10) petang kemarin, Pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan UU Cipta Kerja (UU
Ciptaker) dalam rapat paripurna. RUU Ciptaker dalam metode omnibus law ini sudah dibahas
secara intensif dari 20 April hingga 3 Oktober 2020 lalu. Salah satu alasan pembahasan yang
ngebut di tengah pandemi karena Pemerintah yakin, UU Ciptaker bisa mengundang investor
masuk ke Indonesia, meski kondisi sulit seperti sekarang.

Dari awal pembahasan, RUU Ciptaker mengundang kontroversi. Belakangan, beberapa
pengamat menyayangkan pembahasan dan ketok palu UU Ciptaker terkesan buru-buru. Ada
kekhawatiran fokus bisa terbagi dua, antara penyelamatan kesehatan dan ekonomi. Padahal,
pemerintah selalu menekankan penyelamatan kesehatan, lebih lagi pengesahan ini mengundang
penolakan dan demo buruh. Aksi jalanan akan sulit mematuhi protokol kesehatan, minimal 3M,
yang selama ini dikampanyekan untuk mencegah penyebaran virus korona
Pembahasan dalam kondisi pandemi dituding tidak transparan. Jika biasanya pembahasan
rancangan undang-undang melibatkan banyak pihak, tidak dengan yang satu ini. Kalangan
masyarakat yang ingin menyumbangkan pikiran, ternyata tak bisa begitu stya ikut sidang yang
diadakan online maupun offline. Ketika sidang online pun, tak mudah untuk ikut mendengarkan
dan bersuara, meski ada tautannya tak heran masih banyak kalangan tidak puas. Padahal, yang
namanya UU sapu jagat seperti ini, tentu membahas banyak aspek dan aturan. Lantas, mengapa
Pemerintah dan DPR mau buru-buru ketok palu sja di masa pandemi begini? Bisa jadi karena
harapan besar perbaikan ekonomi paska pandemi.

Jika ditelisik, tidak cuma otoritas di Indonesia saja, yang mengesahkan beleid penting saat
pandemi. Pemerintah India, misalnya, nampaknya akan segera mengesahkan UU Pertanian
304