Page 301 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 301
membayar iuran. Namun faktanya, banyak keluhan yang disampaikan pekerja/buruh akibat
kesulitan mendapatkan haknya tersebut hingga saat ini.
Demikian juga dengan keberadaan Unit Pengaduan di fasilitas kesehatan (Faskes) yang
diamanatkan Pasal 89 ayat (3) Perpres no. 82 Tahun 2018 yang diharapkan dapat membant u
peserta yang mengalami persoalan di Faskes, kerap kali tidak terisi oleh staf BPJS Kesehatan
karena alasan bekerja dari rumah sehingga pengaduan peserta tidak langsung bisa ditangani.
Persoalan peserta JKN yang khawatir tertular Covid-19 sehingga tidak berani berobat ke rumah
sakit (RS), seharusnya bisa dicarikan solusinya melalui pelayanan telemedicine yang ditanggung
JKN sehingga, paling tidak, pasien lama dapat tei*us dikontrol kondisinya oleh dokter. Turunnya
tingkat kunjungan peserta ke RS memang berkontribusi pada prediksi surplus sebesar Rp 2,56
triliun di 2020 ini, seperti yang disampaikan Direksi BPJS Kesehatan di Komisi IX DPR beberapa
waktu lalu, namun pasien lama yang tidak mengontrol kesehatannya dengan rutin akan
berpotensi meningkatkan biaya JKN ke depannya.
Semoga hal-hal di atas mendapat perhatian serius dari Direksi BPJS Kesehatan sehingga peserta
mendapatkan kemudahan pelayanan yang signifikan ke depannya. Bila program jaminan sosial
ketenagakerjaan bisa, tentunya program JKN pun bisa.
300
