Page 499 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 499
Menurut Ganjar, kerumunan buruh saat melakukan aksi tersebut berpotensi memperluas
penyebaran COVID-19.
Orang nomor satu di Pemprov Jateng itu menjelaskan jika menyampaikan aspirasi memang hak
setiap warga negara dan tidak boleh dilarang, namun saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19,
penyampaian aspirasi harus mengedepankan protokol kesehatan.
"Kita ingin semua menjaga kesehatan, menyampaikan aspirasi kan tidak boleh dicegah, tapi
caranya diperbaiki. Mereka bisa datang ke legislatif, ke pemerintah untuk menyampaikan secara
langsung dengan perwakilannya. Saya kira itu cara yang cukup elegan," ujarnya.
Saat rapat rutin evaluasi penanganan COVID-19, lanjut Ganjar, Kapolda Jateng sudah
memutuskan tidak akan memberikan izin kerumunan massa.
Terkait dengan itu, pihaknya meminta buruh di Jateng mematuhi hal tersebut dan
menyampaikan aspirasinya dengan cara yang lebih tepat.
"Lebih baik siapa perwakilannya, menyampaikan langsung pada institusi yang berwenang dan
bisa menangani secara langsung. Menurut saya, ini cara yang lebih baik," katanya.
Seperti diwartakan, anggota serikat pekerja nasional siap menggelar aksi mogok nasional pada
6-8 Oktober 2020 untuk menolak beberapa poin dari RUU Cipta Kerja di sejumlah wilayah di
Indonesia.
498
