Page 494 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 494
Ringkasan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) resmi disahkan menjadi Undang-
Undang (UU) hari ini. Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto , mengatakan UU
Ciptaker membuat para tenaga kerja akan banyak terbantu. Harapannya bisa meningkatkan
produktivitas.
MENKO AIRLANGGA BLAK-BLAKAN SOAL RAGAM KEUNTUNGAN BAGI PEKERJA
DARI UU CIPTA KERJA
Merdeka.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) resmi disahkan
menjadi Undang-Undang (UU) hari ini. Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto
, mengatakan UU Ciptaker membuat para tenaga kerja akan banyak terbantu. Harapannya bisa
meningkatkan produktivitas.
Dia menyebutkan, dalam UU Ciptaker, salah satunya sudah diatur tentang bonus yang akan
diterima para buruh. Bahkan telah diatur pula jam lembur para buruh.
"Dalam UU tersebut sudah diatur bonus yang diterima buruh berbasis kinerja. Jumlah maksimal
jam lembur juga ditambah dari tiga jam menjadi empat jam per hari. Ini tentunya menjadikan
buruh lebih produktif," ujar Menko Airlangga di Gedung DPR RI, Senin (5/10).
Menko Airlangga menambahkan, dalam UU Ciptaker, disebutkan bahwa pemerintah akan
membantu para karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan memberikan
berbagai pelatihan kerja. Selain itu, jika belum mendapatkan pekerjaan, maka pemerintah akan
memberikan bantuan berupa uang tunai, yang akan dibayarkan selama enam bulan oleh BPJS
Ketenagakerjaan.
"Melaui UU Cipta Kerja, pemerintah hadir untuk membantu para karyawan yang di-PHK. Kalau
belum dapat kerja, mereka akan dapat bantuan berupa gaji dari BPJS Ketenagakerjaan,
formatnya adalah asuransi," ujar Menko Airlangga.
Menko Airlangga mengatakan bahwa selama ini, belum pernah ada jaminan terhadap tenaga
kerja yang terkena PHK. Sehingga, dia merasa masyarakat perlu menerima tujuan baik
pemerintah melalui UU Ciptaker.
"Ini yang belum pernah terjadi. Sebelumnya hanya ada jaminan kematian, jaminan kecelakaan
kerja, dan jaminan hari tua. Siapa yang menjamin apabila terjadi PHK?," tambahnya.
Dia mengaku sangat meyayangkan pemikiran sekelompok organisasi buruh yang masih berpikir
negatif dalam menanggapi perubahan aturan ketenagakerjaan pada UU Cipta Kerja. Menurutnya,
akan lebih baik bila para buruh maupun perusahaan bisa melihat manfaat baik dari disahkannya
UU Ciptaker, yaitu produktivitas yang bertambah.
"Pekerja harus memikirkan produktivitas, bukan memikirkan PHK, itu tidak tepat. Jadi selama
perusahaan ini positif membawa keuntungan, pekerja juga akan lebih berpikir mengenai upah.
Baik Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/ Kota," kata dia.
Serikat Buruh Soal Pengesahan UU Cipta Kerja: Kami Sangat Kecewa Luar Biasa Wakil Ketua
Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Jumisih, mengutarakan kekecewaannya kepada
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang. Pengesahan tersebut, dianggap terlalu cepat dan sangat merugikan buruh di tengah
kondisi terjadi sekarang ini.
493
