Page 626 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 626
Dalam raker tersebut juga hadir secara fisik Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri
Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
RAPAT LARUT MALAM SAAT WEEKEND DI DPR DEMI RUU CIPTA KERJA
Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI pada Sabtu
malam atau malam minggu untuk meloloskan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta
Kerja ( RUU Cipta Kerja ) dibawa dalam Rapat Paripurna DPR untuk disetujui menjadi undang-
undang (UU).
"Apakah RUU Ciptaker ini bisa disetujui untuk dibawa pada Tingkat II?" kata Ketua Baleg DPR
RI Supratman Andi Agtas dalam Raker Baleg di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu malam
seperti dilansir dari Antara , Senin (5/10/2020).
Kemudian seluruh anggota Baleg DPR bersama pemerintah dan DPD RI menyatakan setuju.
Rapat Baleg DPR di akhir pekan ( weekend ) itu dilakukan sampai larut malam . Rapat
tersebut baru dibuka pada sekitar pukul 21.00 WIB.
Dalam rapat tersebut sebanyak tujuh fraksi melalui pandangan fraksi mini telah menyetujui
yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai
Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan
Pembangunan (PPP).
RUU Omnibus Law Cipta Kerja didukung oleh seluruh partai pendukung koalisi pemerintah.
Sedangkan, dua fraksi menyatakan menolak RUU ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan
Partai Demokrat.
"Ada tujuh fraksi menerima dan dua menolak, dan sesuai harapan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian bahwa komunikasi tetap terbuka sampai menjelang Rapat Paripurna DPR," ujar
dia.
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Willy Aditya, mengatakan RUU tentang Cipta Kerja merupakan RUU
yang diusulkan Presiden dan merupakan RUU Prioritas Tahun 2020 dalam Program Legislasi
Nasional Tahun 2020.
Menurut dia, RUU Cipta Kerja merupakan RUU pertama yang setiap pembahasannya dilakukan
secara terbuka dan transparan yang disiarkan melalui TV Parlemen dan media sosial DPR sebagai
komitmen terhadap reformasi parlemen.
Willy mengatakan ada beberapa hal pokok yang mengemuka dan disepakati dalam RUU Cipta
Kerja dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) antara lain pertama, penataan dan perbaikan sistem
perizinan berusaha berdasarkan sistem pemerintahan presidensiil sebagaimana dianut dalam
UUD NRI Tahun 1945.
"Kedua, pemda turut serta dalam mewujudkan keberhasilan cipta kerja. Oleh karena itu,
kewenangan pemda tetap dipertahankan sesuai dengan asas otonomi daerah dalam bingkai
NKRI. Pelaksanaan kewenangan pemda sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah
pusat," kata dia.
Ketiga, menurut dia, konsep " Risk Based Approach " (RBA) menjadi dasar dan menjiwai RUU
Cipta Kerja serta sistem perizinan berusaha berbasis elektronik. Keempat, kebijakan kemudahan
berusaha, untuk semua pelaku usaha, mulai dari UMKM, koperasi sampai usaha besar.
625
