Page 627 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 627
"Penguatan kelembagaan UMKM dan Koperasi melalui berbagai kemudahan dan fasilitas
berusaha. Kelima, kebijakan pengintegrasian satu peta nasional, yang meliputi wilayah darat dan
laut," ujar dia.
Keenam, menurut dia, pengaturan mengenai perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga
kerja/buruh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Ketujuh, pengaturan mengenai kebijakan kemudahan berusaha di Kawasan Ekonomi,
pelaksanaan investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional, serta pelayanan
administrasi pemerintahan untuk memudahkan prosedur birokrasi dalam rangka cipta kerja.
Dalam raker tersebut juga hadir secara fisik Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri
Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, RUU
Omnibus Law Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional
dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global.
"RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan
Pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik," ujar Airlangga dalam
keterangan resminya.
Selama ini kata Airlangga, masalah yang kerap menghambat peningkatan investasi dan
pembukaan lapangan kerja, antara lain proses perizinan berusaha yang rumit dan lama,
persyaratan investasi yang memberatkan, pengadaan lahan yang sulit, hingga pemberdayaan
UMKM dan koperasi yang belum optimal.
Ditambah lagi, proses administrasi dan birokrasi perizinan yang cenderung lamban pada akhirnya
menghambat investasi dan pembukaan lapangan kerja.
Airlangga mengatakan, RUU Cipta Kerja ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan
yang menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja.
Hal itu dilakukan melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan, kemudahan bagi pelaku
usaha terutama UMKM, ekosistem investasi yang kondusif, hingga penciptaan lapangan kerja
untuk menjawab kebutuhan angkatan kerja yang terus bertambah.
Ia juga mengatakan, manfaat yang dapat dirasakan setelah berlakunya UU Omnibus Law Cipta
Kerja antara lain pelaku UMKM berupa dukungan dalam bentuk kemudahan dan kepastian dalam
proses perizinan melalui OSS ( Online Single Submission ).
Selain itu ucap Airlangga, ada kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual
(HAKI), kemudahan dalam mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan, hingga
kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan juga biaya yang murah, sehingga ada
kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM.
Tidak hanya itu, RUU Cipta Kerja juga disebut menawarkan kemudahan dalam pendirian
koperasi, dengan menetapkan minimal jumlah pendirian hanya oleh 9 orang. Koperasi juga
diberikan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan prinsip usaha syariah, selain juga
kemudahan dalam pemanfaatan teknologi.
Pembahasan RUU Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR ini terbilang kilat dibandingkan dengan
pembahasan RUU lain. Bahkan, awalnya RUU Cipta Kerja bisa selesai sebelum 17 Agustus
meskipun di tengah pandemi Covid-19.
626
