Page 743 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

manfaat berupa cash-benefit, up-skilling, dan upgrading serta akses ke pasar tenaga kerja.
Sehingga bisa mendapatkan pekerjaan baru atau bisa membuka usaha
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Jaminan kehilangan
pekerjaan merupakan bentuk perlindungan terhadap pekerja yang terkena PHK. Dengan
manfaat berupa cash-benefit, up-skilling, dan upgrading serta akses ke pasar tenaga kerja.
Sehingga bisa mendapatkan pekerjaan baru atau bisa membuka usaha.

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Kewenangan yang
telah ada tetap dilaksanakan oleh pemda sesuai dengan NSPK yang ditetapkan pemerintah pusat

Ringkasan

- Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyelesaikan pembahasan dan menyepakati RUU Cipta
Kerja (Ciptaker) pada Sabtu malam (3/10). Prosesnya dinilai cukup singkat, mengingat ada 78
undang-undang (UU) yang masuk dalam omnibus law itu. Mirip seperti RUU Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibahas sangat cepat.

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR Ibnu Multazam mengatakan, pihaknya sudah berupaya
mengakomodasi aspirasi pihak buruh maupun pengusaha. Memang tidak semuanya bisa
dimasukkan dalam RUU Ciptaker

PENGAMAT: KASIHAN RAKYAT, SEMUANYA DIKUASAI PARA PEMILIK MODAL

- Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyelesaikan pembahasan dan menyepakati RUU Cipta
Kerja (Ciptaker) pada Sabtu malam (3/10). Prosesnya dinilai cukup singkat, mengingat ada 78
undang-undang (UU) yang masuk dalam omnibus law itu. Mirip seperti RUU Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibahas sangat cepat.
"Sudah diduga dari awal. RUU Cipta Kerja akan diketok palu," ujar pengamat politik Ujang
Komarudin kepada Jawa Pos kemarin (4/10). Bagi dia, hal tersebut tidak aneh dan tak
mengherankan. Sebab, menurut Ujang, saat ini DPR dan pemerintah terkesan tidak aspiratif
terhadap kepentingan buruh dan rakyat.
Ujang mengatakan, jika RUU itu merugikan kaum buruh, tentu ada pihak tertentu yang
diuntungkan. Bisa kalangan pengusaha atau kelompok lain. Direktur eksekutif Indonesia Political
Review (IPR) tersebut menyatakan, banyak orang partai yang kapitalis. Begitu juga anggota DPR
dan pihak istana. "Kasihan rakyat. Semuanya dikuasai para pemilik modal," ucapnya.

Pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia itu memprediksi, pembahasan RUU Ciptaker akan
bernasib sama dengan RUU KPK. Walaupun banyak yang menolak, DPR akan tetap
mengesahkannya dalam waktu singkat. "RUU Ciptaker tetap akan disahkan walaupun merugikan
dan ditolak rakyat," tegas dia.

Para buruh memang tetap menolak pengesahan RUU Ciptaker. Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan, pihaknya menolak tujuh poin dalam RUU itu.
Pertama, terkait upah minimum kabupaten/kota (UMK) bersyarat dan dihapusnya upah minimum
sektoral kabupaten/kota (UMSK). Menurut Said, UMK tidak perlu bersyarat dan UMSK harus tetap
ada. Sebab, UMK tiap kabupaten/kota berbeda nilainya.

Kedua, buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Di
mana 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. Yang menjadi
pertanyaan, dari mana BPJS mendapat sumber dananya? Bisa dipastikan BPJS akan bangkrut.
742