Page 744 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Pihaknya juga menolak sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau kontrak seumur
hidup, outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan, waktu kerja yang
eksploitatif, serta hilangnya hak cuti dan hak upah atas cuti. Cuti haid dan melahirkan bagi
pekerja perempuan hilang karena hak upahnya atas cuti tersebut hilang. Cuti panjang dan hak
cuti panjang juga hilang. Yang terakhir, kata Iqbal, karena karyawan kontrak dan outsourcing
bisa seumur hidup, jaminan pensiun dan kesehatan mereka juga hilang. "Dari tujuh isu hasil
kesepakatan tersebut, buruh menolak keras," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR Ibnu Multazam mengatakan, pihaknya sudah berupaya
mengakomodasi aspirasi pihak buruh maupun pengusaha. Memang tidak semuanya bisa
dimasukkan dalam RUU Ciptaker. "Kami memang tidak bisa memuaskan semua pihak," tutur dia.
Terkait pembahasan yang dinilai cukup cepat, Ibnu menyatakan, pihaknya serbasalah.
Pembahasan RUU cepat dipersoalkan. Pembahasan lama juga dipermasalahkan. Menurut dia,
hal itu sudah biasa dan menjadi dinamika dalam demokrasi.

Terkait tudingan bahwa RUU Ciptaker merupakan titipan pemilik modal, politikus PKB tersebut
mengatakan bahwa RUU itu usul pemerintah. Jadi, baleg membahas apa yang disampaikan
pemerintah. Tidak ada titipan dari pihak lain.

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi menerangkan, hari ini pihaknya akan menyerahkan hasil
pembahasan dan kesepakatan RUU Ciptaker kepada pimpinan DPR. Soal kapan pengesahan
dilakukan, pihaknya tidak bisa memastikan. Yang jelas baleg sudah menyelesaikan tugasnya.
"Pembahasan RUU Ciptaker selesai dalam tiga masa sidang sesuai aturan yang ada," ujarnya.

Tidak semua fraksi yang hadir dalam rapat pembahasan omnibus law Sabtu malam itu setuju.
Dua fraksi menyatakan menolak secara tegas, yakni Fraksi Partai Demokrat dan PKS. Keduanya
menilai masih banyak yang perlu dibahas dengan lebih komprehensif. Anggota Baleg DPR dari
Fraksi PKS Leida Hanifa Amaliah menegaskan, arah dan jangkauan RUU tersebut akan
berdampak pada lebih dari 78 UU. Atas pertimbangan itu, seharusnya pembahasan tidak bisa
dikebut begitu saja.

Senada, Partai Demokrat menilai pembahasan RUU itu terlalu terburu-buru dan kurang
mencakup stakeholders yang berkepentingan, yakni rakyat, khususnya pekerja. Wakil Sekjen
Partai Demokrat Irwan menyatakan, banyak pasal bermasalah yang justru tidak berkaitan
dengan lapangan pekerjaan, tapi lebih pada perampasan lahan rakyat semudah mungkin untuk
proyek strategis pemerintah.

Irwan menyayangkan pembahasan RUU yang sudah kehilangan roh secara fisiologis, sosiologis,
dan yuridis di tengah pandemi saat ini. "Walaupun telah disetujui sebagian besar fraksi di DPR,
ada baiknya presiden tidak melanjutkan pengesahan UU Cipta Kerja ini." Pemerintah Tetap
Optimistis Dari sisi pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
meyakini bahwa RUU Ciptaker akan membawa manfaat besar. Terutama untuk mendorong
pemulihan ekonomi nasional. Dia juga yakin RUU itu akan membawa Indonesia memasuki era
baru perekonomian global untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan
berkeadilan. "RUU Ciptaker akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi sehingga
pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti. Dengan adanya penerapan
norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik," ujar dia di
Jakarta akhir pekan lalu.
Terkait perlindungan kepada pekerja, menurut Airlangga, RUU Ciptaker menjamin adanya
kepastian dalam pemberian pesangon. Pemerintah menerapkan program jaminan kehilangan
pekerjaan (JKP) dengan tidak mengurangi manfaat jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan
kematian (JKm), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun (JP) serta tidak menambah beban
iuran dari pekerja atau pengusaha.

743