Page 740 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 740
"Maka kami, Aliansi BEM SI menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan wakil rakyat
Indonesia (DPR). Bengkulu, 4 Oktober, Jam 20.00," kata Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remy
Hastian melalui Instagram @Bem_SI, diunggah Minggu (4/10) malam.
Remy menyatakan mosi tidak percaya dilayangkan karena pemerintah telah melanggar Pasal
28H ayat (1) UUD 1945, yang mengesahkan beragam RUU bermasalah, termasuk Omnibus Law
Ciptaker dalam waktu dekat.
Ia menyebut keberadaan Omnibus Law Ciptaker juga akan merampas hak hidup rakyat dan
lingkungan, padahal pemerintah diamanatkan UUD 1945 untuk menjaga kedua aspek tersebut.
Kemudian, kata Remy, pemerintah dan DPR juga telah menindas hak-hak rakyat dan melanggar
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Selain itu, pemerintah dan DPR juga dinilai gagal mengelola negara
sesuai alinea keempat pembukaan UUD 1945.
Menurut Remy, kesenjangan sosial antara masyarakat masih tinggi. Sektor kesehatan juga masih
lemah di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Selain itu, pemerintah serta DPR juga dinilai
tidak mengutamakan pendidikan.
Remy mengatakan pihaknya menyayangkan langkah DPR yang sepakat untuk mengesahkan
RUU Ciptaker pada tingkat paripurna. Menurutnya, pemerintah dan DPR seharusnya kini fokus
menangani pandemi Covid-19.
BEM SI, kata Remy, berencana menggelar aksi di depan Gedung MPR/DPR dalam waktu dekat.
Remy mengatakan pihaknya tidak akan berhenti memperjuangkan aspirasinya sampai RUU
Ciptaker dibatalkan.
"Kita menyerukan masyarakat yang memiliki keresahan yang sama turut serta, kita ambil hak
kita. Kita menyerukan rakyat Indonesia turut serta bersama mahasiswa untuk menyampaikan
aspirasi di gedung DPR yang katanya mewakili rakyat," ujarnya.
76 Ribu Orang Tolak Omnibus Law Penolakan terhadap RUU Cipta Kerja juga diserukan 76.962
orang melalui petisi online. Melalui situs change.org, mereka meminta DPR tidak menjadikan
pandemi Covid-19 sebagai kesempatan meloloskan peraturan kontroversial tersebut.
"Mari bersama-sama meminta wakil rakyat kita di DPR RI jangan ambil kesempatan untuk
loloskan legislasi yang kontroversial, fokus dan prioritaskan kebijakan menyelesaikan krisis
corona dan dampaknya di Indonesia," tulis petisi tersebut.
Penulis petisi, Asep Komarudin mempertanyakan langkah DPR meloloskan RUU Ciptaker di Baleg.
Menurutnya, masih banyak hal yang seharusnya lebih diprioritaskan di tengah pandemi Covid-
19.
Asep juga memprotes tak dilibatkannya masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-
undangan di tengah pandemi. Ia menyebut saluran informasi dan mekanisme partisipasi
masyarakat yang akuntabel diperlukan.
"Kenapa agenda pembahasan RUU kontroversial yang mendapat penolakan rakyat justru
dilanjutkan? Apakah aji mumpung karena atensi rakyat sedang fokus ke Covid-19 dan tidak bisa
langsung turun ke jalan?" ujarnya.
Untuk itu, Asep meminta DPR tidak melanjutkan pembahasan ragam RUU yang kontroversial
dan ditolak masyarakat hingga pandemi terkendali. Ini termasuk RUU Ciptaker, RKUHP, RUU
Pemasyarakatan, hingga RUU Pertahanan.
739
