Page 735 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 735
Ringkasan
Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin mengatakan
kontroversi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan dinamika
yang biasa terjadi dalam demokrasi.
Menurut Azis, perbedaan dan perdebatan dalam penyampaian substansi dalam pembahasan
salah satu RUU Omnibus Law tersebut merupakan hal yang biasa saja di parlemen.
KONTROVERSI RUU CIPTAKER DINAMIKA DEMOKRASI
Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin mengatakan
kontroversi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan dinamika
yang biasa terjadi dalam demokrasi.
Menurut Azis, perbedaan dan perdebatan dalam penyampaian substansi dalam pembahasan
salah satu RUU Omnibus Law tersebut merupakan hal yang biasa saja di parlemen.
"Bukan hanya RUU Cipta Kerja yang kerap menjadi pro dan kontra, banyak yang saling berbeda
persepsi di antara fraksi DPR ataupun dengan Pemerintah. Perbedaan persepsi dan perdebatan
adalah dinamika dari negara demokrasi. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat
memajukan dan menyelesaikan permasalahan bangsa ini," kata Azis Syamsuddin, di Jakarta,
Ahad (4/10).
Azis menilai RUU Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan itu sebetulnya memiliki kemajuan dari sisi
pengupahan, dengan upah minimum kota atau kabupaten bisa lebih besar dari upah minimum
provinsi, disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan koefisiensi produktivitas.
Namun, memang ada perubahan skema pesangon dalam klaster Ketenagakerjaan tersebut.
Menurut Azis, itu sebetulnya untuk menyesuaikan dengan kegentingan global yang terjadi di
masa pandemi Covid-19. Para pelaku usaha di dunia mengalami gejolak ekonomi yang cukup
terpuruk karena adanya Covid-19 yang terjadi di berbagai belahan dunia, sehingga banyak
pelaku usaha yang menjerit bahkan sampai ada yang 'gulung tikar' alias bangkrut.
"Tentunya kita harus melihat dari berbagai sudut pandang yang ada, perubahan skala pesangon
19 kali gaji ditambah Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebanyak 6 kali yang dilakukan
pengelolaannya oleh Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan perhitungan dan melihat
kondisi pandemi saat ini tentunya," ujar dia pula.
Karena itu, politisi Golkar itu mengharapkan agar para buruh dapat mengerti dan memahami
kondisi tersebut. Ia mengatakan jangan sampai pelaku usaha dan investor yang ingin bangkit
setelah pandemi, kemudian memilih negara lain, karena menilai peraturan perundang-undangan
di Indonesia yang tumpang-tindih serta dapat menyulitkan mereka.
Dalam Raker itu. tujuh fraksi menyatakan setuju RUU Ciptaker dibawa dalam pengambilan
keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna untuk disetujui menjadi UU. Namun, dua fraksi
menolak yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS.
Wakil Ketua M PR Syarief Hasan menyarankan agar pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat
soal RUUCip-staker. karena keterlibatan rakyatdalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-
undangan yang akan diterbitkan diperlukan karena pemerintah ditugaskan untuk bekerja kepada
rakyat.
Kadin Cemas
734
